KRICOM - Generasi Muda Partai Golkar (GMPG) hari ini bertandang ke Istana Negara, Jakarta Pusat untuk menyampaikan surat terbuka kepada Presiden Indonesia Joko Widodo (Jokowi).
Ada beberapa hal yang tertuang dalam 'surat terbuka' GMPG kepada Jokowi. Pertama, mereka memohon kepada Jokowi untuk tegas memberikan dukungan terhadap pemberantasan korupsi. Khususnya untuk menjaga keberadaan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
"Apalagi seperti diketahui bahwa akhir-akhir ini keberadaan KPK terancam ketika menangani kasus besar, yang juga berhadapan dengan para pejabat politik atau lembaga tinggi negara," kata Ketua GMPG, Ahmad Doli Kurnia kepada Kricom, Kamis (8/11/2017).
Dia merasa keberadaan lembaga anti rasuah saat ini seperti sedang terancam, ketika KPK mulai mengusut perkara megakorupsi Kartu Tanda Penduduk elektronik (e-KTP).
Dalam korupsi e-KTP ini, Ketua DPR sekaligus Ketua Umum Golkar, Setya Novanto (Setnov) sempat terseret dalam pusaran perkara.
"Misalnya yang diduga melibatkan SN, yang adalah Ketua DPR RI dan Ketua Umum Partai Golkar, telah menghadapkan KPK dengan berbagai tantangan dan cobaan," ungkap dia.
Dia melanjutkan, serangkaian cobaan diterima KPK, pasca mengusus perkara e-KTP. Mulai dari kasus penyiraman air keras yang diterima penyidik KPK, Novel Baswedan, hingga lahirnya Pansus Hak Angket DPR. Dia menduga kesemua cobaan merupakan upaya pelemahan kepada KPK ini.
Cobaan teranyar, kata dia, diterima Komisioner KPK, Agus Rahardjo dan Saut Situmorang. Keduanya dipolisikan Setnov lantaran dituding melakukan pidana menerbitkan surat palsu dan penyalahgunaan wewenang.
"Bahkan kriminalisasi terhadap Agus Raharjo dan Saut Situmorang yang dipolisikan kemarin oleh kuasa hukum SN, itu sudah pada tahap yang melampaui batas," ungkapnya.
Dia menuturkan, kesemua cobaan ini diduga lantaran keterlibatan Setnov. Dalam pelaporan kepada Agus-Saut, Doli menduga, sebagai upaya adu domba polisi dan KPK.
"Oleh karena yang dilakukan SN itu sudah sampai melibatkan institusi-institusi negara dalam melindungi dirinya, maka kami meminta ketegasan Bapak Jokowi untuk bersikap tegas mendukung KPK dan upaya pemberantasan korupsi, khususnya penuntasan kasus e-KTP," tuturnya.
Dalam 'Surat Terbuka' yang disampaikan ke Jokowi, Doli juga memintai klarifikasi perihal 'dukungan dari istana' kepada Setnov.
Dukungan Istana itu, diduganya, mengalir ke Setnov untuk melakukan perlawanan dan melemahkan KPK, baik secara politik maupun hukum.
"Kami sebenarnya tidak yakin betul akan informasi itu, apalagi kalau informasi itu yang dimaksud adalah pribadi Bapak Jokowi. Namun, dari berbagai peristiwa hukum yang mencengangkan dan sering di luar nalar serta akal sehat dalam setiap keputusan dan langkah hukum terkait SN belakangan ini, patutlah kami dan masyarakat meminta kejelasan yang lebih tegas," ujar dia
"Atau memang perlu diusut, mana tahu memang ada pihak-pihak tertentu di lingkungan istana yang punya kepentingan yang sama dengan SN, suka mengatas namakan istana untuk melindungi SN," tandasnya.
