KRICOM - Ketua Umum Demokrat, Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) menyoroti dua event politik besar yang akan dihadapi pemerintah era Presiden Joko Widodo (Jokowi) di sisa dua tahun masa kepemimpinannya. Adapun kedua hajatan politik besar tersebut, yakni Pilkada serentak 2018 dan Pemilu pada tahun 2019.

Karena itu, SBY meminta aparatur negara seperti Polri, Tentara Nasional Indonesia (TNI), Kejaksaan, dan Badan Intelijen Negara (BIN) untuk bersikap netral selama Pilkada 2018 dan Pemilu 2019.

Khusus pada Pilkada 2018, SBY meminta aparatur negara tidak melakukan kriminalisasi terhadap calon tertentu. Dengan tujuan untuk mendiskreditkan pasangan calon tertentu dalam Pilkada 2018.

"Cegah kriminalisasi terhadap lawan politik apalagi jika itu merupakan pesanan dari kekuatan politik tertentu," kata SBY dalam pidato politiknya di DPC Demokrat Kabupaten Bogor, Jumat (5/1/2017).

Dia mengingatkan, aparatur negara tidak boleh memainkan hukum guna kepentingan politik. Terlebih ada potensi, hukum bakal dimainkan selama pagelaran Pilkada 2018.

"Jangan permainkan hukum untuk kepentingan politik. Hati-hati dalam bertindak," ujar SBY.

Kemudian SBY juga menyoroti perihal penggunaan keuangan negara selama pelaksanaan Pilkada 2018 dan Pemilu 2019. Bukan tidak mungkin, keuangan negara dipakai oknum tokoh dan partai tertentu untuk kepentingan agenda politik besar tersebut.

"Penggunaan keuangan negara juga harus diawasi dan diperiksa, jangan sampai digunakan untuk kepentingan kandidat dan partai politik tertentu. Cegah kolusi dan konspirasi antara elemen negara, termasuk BIN, Polri, Kejaksaan, dan TNI dengan parpol tertentu. Kalau terjadi ini merupakan kejahatan politik yang sanksinya berat," pungkasnya.