KRICOM - Kepolisian Republik Indonesia berkomitmen menjaga netralitas penyelenggaraan Pilkada serentak 2018. Hal ini dilakukan Polri agar pesta demokrasi lima tahunan sekali bisa berlangsung aman dan damai.
Komitmen tersebut dibuktikan dengan surat telegram tertanggal 25 Agustus 2017 dan 5 Januari 2018 terkait netralitas jajaran Korps Bhayangkara.
"Di mana dalam telegram tersebut, Kapolri memerintahkan jajaran untuk bersikap netral dan tidak mendukung paslon manapun," kata Kapolri Jenderal Muhammad Tito Karnavian saat rapat kerja dengan Komisi III di Gedung DPR, Jakarta Pusat, Rabu (14/3/2018).
Menurut Tito, surat telegram yang diterbitkan sangat ketat mengatur tindak tanduk jajaran kepolisian ketika Pilkada berlangsung. Salah satunya soal larangan selfie bersama calon kepala daerah.
"Bahkan selfie tidak boleh. Kalau seandainya tidak tahu, ya tidak sengaja," ungkap dia.
Meski aturan sudah dibuat, tapi pada praktiknya polisi selalu kesulitan. Orang sekelas Tito saja pernah kecolongan selfie bersama salah satu kandidat.
Namun Tito menegaskan, hal itu terjadi karena sebuah kesengajaan. Maklum, sebagai perwira tertinggi di Kepolisian, banyak orang yang ingin foto bersamanya.
"Karena saya mengalami, ada acara di Bidakara, para pimpinan daerah, ada yang mau foto, saya foto," kenang Tito.
Seusai berfoto dengan satu di antara kepala daerah itu, Tito tidak menyangka, foto dirinya muncul di daerah. Padahal dia tidak berniat untuk memunculkan foto, apalagi disebut mendukung kandidat tertentu.
"Nah mungkin dianggap saya mendukung. Padahal saya tidak ngerti. Fotonya juga di tempat publik. Jadi mohon dimaklumi. Kita posisi Polri netral," tutup mantan Kapolda Papua itu.
