KRICOM - Dua akun Twitter milik Wakil Ketua DPR, Fadli Zon dan Fahri Hamzah dilaporkan ke Polisi. Mereka dituding telah menyebarkan kebencian.
Pelaporan dilakukan oleh seorang warga negara bernama Muhammad Rizki dengan Laporan Polisi Nomor LP/1336/III/2018/PMJ/Dit.Reskrimsus.
Muhammad Rizki melaporkan akun @FahriHamzah dan @FadliZon karena dugaan menyebarkan hoax dan kebencian berdasarkan SARA.
Menurut perwakilan pelapor, Muannas Alaidid, akun @FahriHamzah menyinggung isu soal Muslim Cyber Army dan menyinggung pendukung Basuki Tjahaja Purnama (Ahokers) yang tercantum dalam https://twitter.com/Fahrihamzah/status/970183466678607872?s=19.
"Sementara Fadli Zon dilaporkan karena memposting ulang konten hoax dari Fahri dan seperti halnya Fahri Hamzah, Fadli Zon juga tidak mau me-RT klarifikasi dan permintaan maaf dari akun Twitter Jawa Pos," kata Muannas kepada wartawan di Jakarta, Senin (12/3/2018).
Menurut Muannas, selain memposting ulang hoax dari akun Fahri Hamzah, Wakil Ketua DPR itu juga dilaporkan karena dugaan menyebarkan ujaran kebencian berdasarkan isu SARA dan adu domba umat.
"Dalam twitnya, tanggal 3 Maret 2018 FZ mengaitkan penegakan hukum yang dilakukan oleh pemerintah terhadap jaringan hoax MCA dengan framing 'penyudutan umat Islam dan labeling muslim' seperti tercantum dalam Twitter Fadli Zon," papar dia.
Pada tanggal 3 September 2017, Fadli Zon juga pernah mencuit tuduhan Pemerintah Jokowi tidak mendukung pengungsi Rohingya yang diusir dan dibantai karena Rohingya adalah muslim.
Muannas menduga, Fadli Zon diduga dengan sengaja ingin membentuk opini pemerintahan Jokowi seakan-akan tidak peduli, bahkan meminggirkan umat Islam.
"Pelaporan ini sebagai bagian dari publik mendukung program pemerintah dalam rangka memerangi hoax dan ujaran kebencian di medsos," kata Muannas.
Dia menegaskan, pelaporan ini sebagai bagian dari karena apa yang dilakukan kedua pimpinan DPR itu bukan kebebasan berpendapat, melainkan bagian dari ujaran kebencian.
"Ini berbahaya karena dapat memecah belah masyarakat. Saatnya hukum hadir dan menjadi kontrol," tutup Muannas.
