KRICOM - Wakil Sekretaris Jenderal Demokrat, Rachland Nashidik menanggapi pernyataan Sekjen PDIP, Hasto Kristiyanto yang menyarankan untuk dekat dengan rakyat dibanding curhat di media pasca kadernya mengalami tekanan dari partai tertentu.
Menurut Hasto, cara itulah yang dilakukan PDIP setelah ditekan para penguasa di masa Orde Baru.
"Hasto benar, partainya pernah mengalami operasi di masa lalu yang berujung skandal perampasan kantor PDIP, 27 Juli 1996. Tapi menggunakan sejarah operasi yang dialami PDIP di masa lalu untuk membenarkan operasi pada partai lain di masa kini adalah sesat dan keji," kata Rachland dalam keterangan tertulisnya di Jakarta, Jumat (5/1/2018).
Menurut dia, ucapan Hasto mengingatkan dengan ideologi Zionisme. Adapun ideologi Zionisme yakni menggunakan penderitaan bangsa Yahudi di masa lalu untuk membenarkan dan meminta dunia memaklumi operasi Israel terhadap bangsa Palestina.
"Hasto sendiri mungkin perlu lebih dulu menjelaskan di mana ia berada saat skandal 27 Juli terjadi. Apakah ia berada bersama para aktivis partai, mahasiswa, dan warga yang bahu-membahu melawan serangan, ataukah asyik mengurusi karirnya sendiri di PT Rekayasa Industri?" sindir Rachland.
Lebih lanjut, dia mempertanyakan klaim PDIP yang dekat dengan rakyat ketika ditekan penguasa. Karena pada kenyataannya, ia tidak merasa PDIP seperti yang diklaim Hasto.
"Menyebut PDIP menghadapi skandal 27 Juli dengan cara 'menyatu dengan rakyat' adalah klaim kosong tak berdasar. Ketika itu adalah aktivis mahasiswa dan warga yang aktif mendekati elite PDIP, bukan sebaliknya. Elite PDIP saat itu lebih dekat dengan beberapa elite Jenderal ABRI daripada dengan rakyat," ungkapnya.
Klaim itu juga dinilainya menyakiti memori para korban. Semasa Megawati menjadi Presiden, ia justru menolak mengusutnya agar hukum tegak dan melayani tuntutan keadilan para korban.
"Di mana letak 'menyatu dengan rakyat' bila Megawati justru mengangkat Jenderal yang diperintah Soeharto untuk mengomandani skandal 27 Juli menjadi Gubernur DKI Jakarta?" jelasnya.
Oleh karenanya, ia menganggap Hasto sebagai juru bicara yang buruk bagi politik Indonesia. Padahal, PDIP yang sebenarnya perlu lebih keras membuktikan komitmennya pada kebebasan demokratis dan penegakkan hukum.
"Rakyat tak akan lupa semasa Megawati Presiden terjadi pembunuhan pada Munir dan Theys Eluay," tandasnya.
