KRICOM - Wakil Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Muktamar Jakarta, Humphrey Djemat meminta Menteri Hukum dan Ham, Yasonna Laoly dapat bertindak sesuai aturan yang berlaku terkait konflik PPP.
Humphrey menilai, kunci untuk menghentikan konflik kepengurusan PPP saat ini berada di tangan Yasonna.
"Karena akar permasalahannya di situ ketika PPP kubu Romy meminta surat pengesahan ke Kementerian Hukum dan Ham yang saat itu di jabat Amir Syamsuddin. Pak Menteri dan Dirjen Administrasi Hukum (AHU) menolak karena konsisten pada Pasal 23, 32, dan 33 Undang - Undang Nomor 2 Tahun 2011," ujar Humprey di Jakarta, Kamis (4/1/2018).
"Mereka secara tegas menolak melalui surat dirjen AHU pada tanggal 25 September 2014 yang menyebut konflik kepengurusan partai harus diselesaikan Mahkamah Partai dan Pengadilan. Namun hal itu berubah setelah Pak Yasonna resmi menjabat. Karena ternyata dia mengasahkan PPP kubu Romy," sambungnya.
Dari situlah awal mula konflik PPP terjadi dan semakin berbelit-berbelit hingga saat ini. Oleh sebab itu, ia meminta agar Menkumham dapat berlaku adil dengan mematuhi peraturan yang ada.
Pasca keputusan sepihak Menkumham tersebut, PPP Djan Faridz memenangkan putusan Mahkamah Agung 504 dan 601 yang berisi mengembalikan seluruh sengketa partai politik ke mahkamah partai.
PPP Djan Faridz juga merupakan PPP yang di bentuk oleh muktamar dengan prosedur yang ditentukan oleh Mahkamah Partai dalam putusan nomor 14/2014.
"Saya mengingatkan bahwa sebagai menteri dalam kabinet Presiden Jokowi, Pak Yasonna dapat loyal dan mematuhi hukum pengadilan terutama yang berkaitan dengan partai. Sebab salah satu program nawa cita Presiden Jokowi adalah memberikan prioritas pada upaya kepercayaan publik pada instansi-instansi demokrasi melalui sistem kepartaian, pemilu, dan lembaga perwakilan," jelasnya.
Tidak hanya itu, kata Humphrey, tindakan Yasonna yang dianggap membuat konflik PPP rumit ini secara tidak langsung juga telah membuat stigma Presiden Joko Widodo sebagai anti umat Islam. Sebab, ada menteri di kabinetnya yang sengaja ingin memecah belah umat Islam.
"Saya mau berpesan kepada Pak Menteri yang terhormat, tolong jangan benturkan Pak Jokowi dengan umat muslim. Tegakah Bapak (Yasonna) melihat Presiden yang menanggung hal tersebut. Padahal keputusan bapak yang telah memecah belah umat Islam," pungkasnya.
