KRICOM - Pemprov DKI Jakarta meminta agar kegiatan Djakarta Warehouse Project (DWP) sama sekali tak menggelar acara yang berbau pornografi. Mereka menyarankan agar event yang berlangsung di Ji Expo ini mengedepankan adat ketimuran.
Namun, tindakan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan dan wakilnya, Sandiaga Uno itu justru dikritik lantaran terlalu mengurus hal yang berhubungan dengan hak asasi manusia.
"Kalau saya lihat sih itu berlebihan. Itu dicari-cari saja," kata Koordinator Tim Pembela Demokrasi Petrus Salestinus.
Dia menilai, Anies kurang kerjaan, lantaran banyak hal lain di Jakarta yang lebih urgent untuk dikerjakan.
"Makanya (Pemprov) seperti orang kurang kerjaan. Lebih baik mereka mengurus hal yang lebih besar dan berkaitan dengan kehidupan masyarakat," ungkapnya.
Menurut Petrus, acara seperti DWP itu hanya untuk konsumsi masyarakat kelas tertentu dan tak ada yang dirugikan.
"Lebih baik urus bagaimana mengatasi banjir dan mengurangi kesemrawutan ibu kota ini," ungkapnya.
"Apalagi acara musik dengan kriteria seperti itu bukan sekali muncul. Itu kan harusnya dilihat sebagai jenis musik yang sudah berkembang sangat lama dan masyarakat pun menerima. Tak ada unsur yang melanggar hukum," tutupnya.
Sebelumnya, Wakil Gubernur DKI Jakarta Sandiaga Uno memaklumi adanya penolakan dari banyak kelompok masyarakat terkait penyelenggaraan Djakarta Warehouse Project yang akan diselenggarakan di JiExpo Kemayoran, tanggal 15-16 Desember 2017. Menurutnya penolakan itu wajar, pasalnya acara itu memang kental dengan budaya barat.
"Untuk yang menolak tentunya apa yang jadi kekhawatiran mereka mungkin dari segi akses dan segi budaya yang terlalu kebarat-baratan," ucap Sandi.
Setiap perbedaan tidak selamanya harus disikapi sinis dan Sandi mengatakan akan mencari keseimbangan dari perbedaan pandangan tersebut. Menurutnya, selama tidak ada pelanggaran hukum, maka tidak ada alasan DWP dihentikan.
