KRICOM - Pemerintah Provinsi DKI Jakarta era Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan dan Sandiaga Uno memilih tak mempublikasikan rapat kebijakan Pemprov melalui kanal Youtube.
Hal tersebut berbeda dengan era kepemimpinan terdahulu, yakni Basuki Tkahaja Purnama alias Ahok yang selalu mengunggah rapat di akun resmi Pemprov.
Sontak sikap ini dikritik oleh beberapa kalangan. Bahkan sikap 'tertutup' Anies-Sandi ini dinilai dapat menimbulkan kecurigaan masyarakat.
Menurut Pengamat Politik Karyono Wibowo, dengan ditutupnya kanal Pemprov Youtube itu, kuat dugaan ada kongkalikong dan dugaan korupsi di tubuh Pemprov DKI yang sengaja di tutup-tutupi.
"Ini mencurigakan, ada apa kok tiba-tiba ditutup? Ini menimbulkan tanda tanya besar. Ini berarti ada agenda-agenda terselubung yang sengaja disembunyikan atau tak ingin dikritisi oleh masyarakat," kata Karyono kepada Kricom.id di Jakarta, Senin (11/12/2017).
Direktur Indonesia Public Institute ini menilai, dengan dihentikannya akses masyarakat untuk mengetahui kebijakan Pemprov DKI ini bisa membuat citra Anies Baswedan dan Sandiaga Uno dicap negatif.
"Karena dugaan kepentingan politik atau pribadi bisa saja terjadi. Kan masyarakat tak bisa melakukan kontrol," ungkapnya.
Untuk memperbaiki citranya, Karyono menyarankan agar Anies-Sandi segera menanyangkan kembali tayangan itu.
"Harus diberitahu ke masyarakat, misal alasan kenapa membuat program ini. Kalau ada polemik di masyarakat ya biasa dalam demokrasi, jangan malah aneh-aneh seperti ini. Jangan sampai isu SARA yang malah masif disosialisasikan" tutupnya.
