KRICOM - Demi menjaga stabilitas negara, jutaan personel gabungan dari Kepolisian, Tentara Nasional Indonesia (TNI) dan Linmas akan dilibatkan dalam pengamanan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak 2018.
Jumlah jutaan yang mengamankan Pilkada serentak ini, seperti diungkapkan Kepala Kepolisian Republik Indonesia (Kapolri), Jenderal Muhammad Tito Karnavian dalam rapat kerja dengan Komisi III DPR RI, di Gedung Nusantara II, Kompleks Parlemen, Jakarta, Rabu (14/3/2018).
"Jumlah pasukan yang kita libatkan untuk Pilkada serentak sebanyak 1.107.310 personel. Polri 184.013 personel. TNI 99.559 personel. Linmas 823.738," kata Tito, Rabu ini.
Menurut Tito, teknis pengamanan nantinya akan dibagi tiga ring. Selain itu, polisi membagi pengamanan di Tempat Pemungutan Suara (TPS) berdasarkan tingkat kerawanan. "Nanti seperti biasa ada pembagian, ring satu, ring dua dan tiga. TPS yang kita anggap aman, rawan, dan sangat aman," ungkap dia.
Lebih lanjut, kata Tito, polisi dan TNI juga menyiapkan petugas yang siap diterjunkan jika terjadi keadaan darurat di sebuah daerah. Untuk jajaran Polri, setidaknya disiapkan sebanyak 41.333 personel.
"Kami persiapkan pasukan stand by baik dari Polri dan TNI. Polri kita siapkan Brimob, 41.333 personel. TNI juga persiapkan. Kami juga sudah latihan bersama," ungkap dia.
Menurut Tito, ada 13 daerah yang melaksanakan Pilkada dengan calon tunggal. Pada daerah itu, polisi melonggarkan pengamanan. Pasalnya, calon tunggal membuat situasi politik relatif aman.
"Petugas akan kami kerahkan ke daerah yang kita anggap rawan. Dengan kekuatan ini kami merasa confident. Crossing antar partai, isu agama tidak muncul, isu agama tidak muncul," ungkap dia.
Dengan adanya pengamanan, praktis ada dana yang tersedot ke sektor tersebut. Tito menerangkan, dana pengamanan Pilkada memakai Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) di daerah yang melaksanakan Pilkada serentak.
"Sudah dipenuhi sebanyak 64,61 persen. Sedangkan Mabes Polri memiliki dana kontigensi. Yang jumlahnya sekitar 300 mikiar. Yang bisa kami gunakan untuk keadaan tertentu. Maka kami bisa bergerak dengan cepat. Dengan sistem back up antar wilayah. Kalau kurang akan ditambang dari Mabes Polri dan satuan TNI," tandasnya.
