KRICOM - Anggota Dewan Pembina Partai Golkar, Fadel Muhammad menganggap penunjukan Aziz Syamsuddin sebagai Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) menggantikan Setya Novanto (Setnov), bermasalah. Karena itu, Fadel bersama kader-kader Golkar, menggalang suara menolak Aziz sebagai Ketua DPR.
Dia menuturkan, ada mekanisme internal di Golkar ketika hendak mengganti Ketua DPR. Satu di antaranya perihal mekanisme Rapat Pleno dan membicarakan secara terbuka, perihal penunjukkan Ketua DPR oleh Golkar.
"Harusnya dibicarakan secara terbuka di DPP. Dibicarakan di dewan pembina. Baru diajukan. Ini kan Golkar ada proses dan prosedurnya," terang dia ditemui di Gedung DPR, Jakarta, Senin (11/12/2017).
Setidaknya 60 kader Golkar menyatakan sikap menolak Aziz sebagai Ketua DPR. Dia menerangkan, penunjukan Ketua DPR bukanlah kewenangan kelompok tertentu di Golkar.
"Ini organisasi bukan milik Pak Novanto pribadi," tegasnya.
Dia menegaskan, Ketua DPR harusnya ditunjuk setelah gelaran Musyawarah Nasional Luar Biasa (Munaslub) mengganti Ketua Umum Golkar.
Setelah Ketua Umum Golkar didapat, lanjut Fadel, maka bisa dilaksanakan rapat pleno memutus Ketua DPR pengganti Setya Novanto. Adapun jabatan Ketua DPR merupakan hak yang dimiliki Golkar. Hal itu sebagaimana tertuang dalam UU MD3.
"Kami mempersiapkan untuk Munaslub dulu. Sesudah Munaslub, baru menentukan siapa ketua," jelasnya.
