KRICOM - Pemprov DKI Jakarta diminta tak setengah-setengah dalam mengelola kawasan Tanah Abang. Penataan yang bersifat sementara justru dikhawatirkan akan menimbulkan masalah di kawasan tekstil terbesar di Asia Tenggara ini.
Pengamat Perkotaan Nirwoni Yoga mengatakan, penyelesaian masalah harus dibuat dengan konsep penataan yang tak parsial, atau hanya fokus pada penataan PKL saja.
"Tapi menyeluruh dan tuntas, bagaimana kawasan ini 20-50 tahun ke depan sebagai kawasan terpadu, pusat perdagangan internasional," kata Nirwono di Jakarta, Selasa (12/12/2017).
Ia melanjutkan, penataan kawasan harus meliputi pasar, pusat perbelanjaan, hunian vertikal permukiman/ kampung kumuh di sekitar Tanah Abang, sirkulasi pejalan kaki, sepeda hingga transportasi umum.
"Ada baiknya sebagai kawasan terpadu dilengkapi sekolah, perkantoran, gedung pusat kesenian kebudayaan, dan taman-taman," kata pakar perkotaan dari Universitas Trisakti ini.
Untuk itu, ia menyarankan kepada Gubernur Anies Baswedan, jika menata kawasan harus dibangun secara bertahap sesuai dengan dana yang tersedia, bukan secara terpisah-pisah.
"Jadi harusnya penataan dan peremajaan kawasan Tanah Abang secara keseluruhan sehingga mampu mengurai masalah di sana secara tuntas," pungkasnya.
