KRICOM - Sejumlah keganjilan terungkap dalam penunjukan Aziz Syamsuddin sebagai Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) pengganti Setya Novanto (Setnov), yang kini menjadi tahanan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
Anggota Dewan Kehormatan Golkar, Ginandjar Kartasasmita mengkritik penunjukan Aziz seperti pemberian warisan. Adapun pemberinya, yakni Ketua Umum dan Sekjen Golkar.
Dia pun menganggap penunjukkan Aziz tidak memperlihatkan kedewasaan Golkar. Seharusnya penunjukan Ketua DPR dilakukan sesuai mekanisme yang berlaku di partai berlambang pohon beringin itu.
"Kejadian ini cermin dari Golkar selama beberapa tahun terakhir ini, yaitu saat ini betapa tidak dewasanya," kata dia saat dihubungi di Jakarta, Senin (11/12/2017).
Ginandjar juga menganggap penunjukan Aziz sebagai bentuk pihak pengusaha Golkar ingin mempertahankan status quo. Sayangnya cara yang dilakukan justru serampangan tanpa melihat aturan.
"Cermin betapa orang-orang yang berkuasa ingin mempertahankan kekuasaannya dengan segala cara. Cermin kecurangan dan Golkar baru harus meninggalkan hal tersebut, termasuk money politik," ungkap dia.
Dari segala kekeliruan ini, dia berharap Aziz tidak disahkan sebagai Ketua DPR. Apalagi sejumlah kader Golkar, sudah menyatakan penolakan terhadap Aziz sebagai Ketua DPR.
"Saya yakin Aziz tidak disahkan sebagai ketua DPR dalam rapat paripurna, tidak akan terjadi pengesahan Aziz," ungkapnya.
Setidaknya puluhan kader menggalang tanda tangan menolak Aziz sebagai Ketua DPR. Saat ini sudah 60an kader Golkar di DPR menyatakan penolakan.
Kalangan menolak ini berkumpul di Ruang Rapat Badan Urusan Rumah Tangga (BURT) DPR RI, Kompleks Parlemen, Jakarta Pusat.
"Sudah lebih dari setengah. Kami kan 91 orang. Ada yang berhalangan. Saya kira 60an sudah," terang Anggota Komisi VII DPR RI Fraksi Golkar, Fadel Muhammad ditemui di lokasi.
Dia menuturkan, para kader Golkar menolak atas dua hal. Pertama karena sosok Aziz secara pribadi, dan mekanisme penunjukkan yang tidak tepat.
"Jadi kami lebih banyak kepada prosedurnya paling utama. Golkar ini kan partai besar. Kami mau prosesnya diselesaikan dengan baik. Dapat dipertanggungjawabkan, akuntabel. Jangan serta merta seperti ini, malu," pungkas Fadel.
