KRICOM - Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo dikritik sejumlah pihak lantaran melakukan mutasi jabatan terhadap 85 perwira tinggi jelang masa pensiun. Mereka menduga perombakan ini ada kaitannya dengan politik.
Saat dikonfirmasi, Gatot langsung membantah tudingan tersebut. Menurutnya, perombakan itu sudah sesuai prosedur lewat sidang pra dewan jabatan dan kepangkatan tinggi (wanjakti) yang kemudian dihadiri instansi terkait.
"Selesai sidang Pra Wanjakti TNI dilaporkan kepada Kepala Staf Angkatan masing-masing, setelah itu tanggal 4 Desember 2017 dilaksanakan prosedur tahap kedua Wanjakti TNI," kata Gatot kepada wartawan di Lapangan Markas Divisi-1/Kostrad Cilodong, Bogor, Kamis (7/12/2017).
Adapun prosedur tahap kedua itu dihadiri oleh saya selaku Panglima TNI, Kasad, Kasal, Kasau, Waka BIN, Wakil Gubernur Lemhannas, Sekretaris Menkopolhukam, Irjen TNI dan Kabais TNI, sehingga secara prosedural, legalitas dan landasan konstitusi sudah sesuai.
Setelah didiskusikan dalam sidang Wanjakti TNI, para pejabat yang hadir menyetujui dan membubuhkan paraf di lembar berita acara.
Lalu pada hari yang sama, Gatot ditelepon oleh Mensetneg bahwa Presiden Joko Widodo (Jokowi) sudah menyerahkan surat kepada DPR calon tunggal Panglima TNI yaitu Marsekal TNI Hadi Tjahjanto.
"Jadi sebelum saya mendapat telepon, wanjakti sudah berjalan," ujar Gatot.
Gatot pun mengapresiasi keputusan Jokowi yang telah menunjuk Hadi Tjahjanto sebagai penggantinya. Pasalnya, orang nomor satu di Indonesia meniru jejak Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) soal tradisi penggiliran.
"Saya juga bersyukur diberikan anugerah menjabat sebagai Panglima TNI dan berjalan lancar, itu semuanya pasti takdir dari karunia Allah SWT,” tutupnya.
