KRICOM - Pilkada Serentak 2018 bakal diwarnai oleh hadirnya para Jenderal aktif yang turun gelanggang, baik yang berasal dari institusi TNI maupun Polri.

Ketua Pemenangan Pemilu Aceh-Sumut DPP Partai Golkar, Andi Sinulingga meminta para jenderal aktif yang mencalonkan diri pada Pilkada Serentak 2018 untuk meniru sikap Agus Harimurti Yudhoyono (AHY).

Di mana saat mau maju mencalonkan diri sebagai Calon Gubernur DKI Jakarta 2017, AHY langsung mengundurkan diri dari institusi TNI. Padahal saat itu AHY menjabat sebagai Komandan‎ Batalion Infanteri Mekanis 203/Arya Kemuning dengan pangkat Mayor.

"Kalau saya boleh mengomentari, memang sebaiknya tentara-tentara itu kalau memang dreamingnya berpolitik, ya tiru saja Agus Yudhoyono itu," kata Andi saat diskusi bertajuk 'Para Jenderal Berlaga di Pilkada' di kawasan Menteng, Jakarta Pusat, Sabtu (6/1/2018).

Andi menuturkan, bila para Jenderal TNI dan Polisi ternyata memang memiliki hasrat untuk berpolitik, sebaiknya memutuskan untuk pensiun dini dari institusinya.

"Sejak muda aja langsung berhenti dan langsung terjun ke politik. Jadi jangan tunggu mau pensiun atau sedikit lagi waktu pensiun, atau sudah membayangkan bahwa tidak mungkin lagi berkarir pada posisi puncak di institusinya, kemudian pensiun masuk dalam dunia politik," katanya.

Meski begitu, dia tidak sepenuhnya menyalahkan para jenderal yang ikut berkompetisi dalam Pilkada.

Sebab, masalah utama menurutnya adalah ketidakjelasan aturan yang ada, terutama setelah perubahan atas Undang-Undang Dasar 1945 yang memisahkan dwi fungsi TNI.

"Sebenarnya saya lebih setuju ada limitatif, pembatasan. Karena ini kelemahan pendahulu kita dengan mengamandemen Undang-Undang waktu reformasi dulu," paparnya.

"Yang kita putuskan dwi fungsi ABRI-ya, atau bahasanya profesionalitas TNI. Tapi aturan-aturan yang mengatur perilaku politik yang terbentuk dari kultur lama harusnya ada aturan setelah lima tahun mereka pensiun atau mengundurkan diri baru mereka boleh mengikuti kontestasi dalam dunia politik. Itu lebih fair," jelasnya.

Menurutnya, hal itu perlu dilakukan agar lembaga negara seperti TNI dan Polri ‎tidak digunakan sebagai alat untuk kepentingan politik personal.

"Itu idealnya, tapi kan hari ini Undang-undangnya enggak melarang, sehingga memungkinkan siapa saja untuk melakukan hal-hal sedemikian rupa," pungkasnya.

Setidaknya ada lima jenderal aktif yang siap berlaga pada Pilkada 2018. Mereka adalah Letnan Jenderal TNI, Edy Rahmayadi yang bakal maju sebagai bakal Calon Gubernur Sumatera Utara.

Inspektur Jendral Polisi Safaruddin yang digadang-gadang akan maju di Pilkada Kalimantan Timur. Lalu ada Inspektur Jenderal Polisi, Anton Charliyan yang berniat maju di Pilkada Jawa Barat.

Setelah itu, Inspektur Jenderal Polisi Murad Ismail yang maju di Pilkada Maluku 2018 serta yang terakhir Inspektur Jenderal Paulus Waterpauw yang akan maju dalam pemilihan Gubernur Papua.