KRICOM - Proyek reklamasi yang saat ini tengah digenjot pembangunannya disinyalir sengaja dibangun untuk warga kelas atas. Bahkan, kebijakan ini disebut sudah direncanakan saat masa kepemimpinan Presiden Soeharto.
Direktur Manajer Political Economy dan Policy Studies (PEPS), Anthony Budiawan mengatakan, sejak awal Soeharto memang terinsipirasi membangun Kota Jakarta Utara sebagai sentra ekonomi pusat di kawasan pesisir.
''Hal itu tertuang dalam Keppres Tahun 1995 tentang reklamasi. Pak Harto memang ingin membuat Kota Jakarta Utara menyaingi kota pesisir dunia, seperti adanya hotel yang menyaingi Singapura dan kota pantai lainnya," kata Anthony kepada Kricom.id di Jakarta, Kamis (26/10/2017).
Anthony melanjutkan, hal tersebut dibuktikan dengan munculnya permukiman elite untuk 'kaum tertentu', seperti Pluit, Pantai Indah Kapuk, Ancol dan Pantai Mutiara.
"Reklamasi itu cuma perpanjangan saja. Pembangunan tak masalah selama masuk ke kas negara dan dikelola negara. Caranya, Pemprov itu harus mendirikan badan pelaksana seperti otorita Pluit yang ada sekarang," ungkap pria yang juga pakar ekonomi kelautan ini.
Anthony menyarankan agar Pemprov DKI Jakarta segera mengambil langkah dengan meminta pengembang menyediakan satu pulau untuk tempat tinggal nelayan dan warga pesisir yang saat ini terkena dampak. Jika ditotal, luas pulau-pulau reklamasi diklaimnya setara dengan Kotamadya Jakarta Pusat.
"Pengembang pun tak akan rugi karena sistemnya bagi hasil," ujarnya.
Jika merujuk pada situasi politik saat ini, Anthony tak bisa memastikan apakah Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan mampu mewujudkan hal itu atau tidak karena politik tengah dinamis.
"Kalau tak ada masalah apa-apa, Pemprov juga tak sulit. Namun jika belum berhasil, maka ada mekanisme lain seperti gugatan atau class action," tutup Anthony.
