KRICOM - Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) bisa melakukan koreksi atas RAPBD DKI Jakarta 2018 yang jumlahnya mencapai Rp 77,1 triliun. Nantinya akan dilihat, apakah anggaran sebanyak itu membantu program pemerintah atau tidak.

"Bagi kami yang terpenting memastikan program strategis nasional Pak Jokowi tidak terhambat, tidak terganggu," ujar Mendagri Tjahjo Kumolo di Jakarta, Rabu (29/11/2017).

Tjahjo pun meminta agar Pemprov DKI bisa menimbang dalam mengeluarkan anggaran pemerintah daerah termasuk bagi Tim Gubernur untuk Tim Percepatan Pembangunan (TGUPP).

"Kami sedang ngecek dulu ada aturan atau tidak. Seingat saya zaman Pak Jokowi maksimum 15 (orang). Itu sudah diubah atau belum, nanti dilihat," jelas politisi PDIP ini.

Tak hanya itu, ia juga mengharapkan agar penggunaan dana hibah dilakukan tepat sasaran.

Pasalnya, belakangan ramai diberitakan mengenai besaran hibah senilai Rp 40,2 miliar untuk sekolah PAUD yang menumpang di kantor satpam. Juga dana miliaran untuk ormas.