KRICOM - Citra Partai Golkar diprediksi akan jatuh pasca penunjukan Melchias Marcus Mekeng sebagai Ketua Fraksi di DPR. Pasalnya, hal ini menunjukkan kalau partai berlambang beringin itu tak fokus pada pemberantasan korupsi.

Koordinator Indonesia Corruption Watch (ICW), Donal Fariz mengatakan, Mekeng sudah berkali-kali disebut atau terlibat dalam beberapa kasus korupsi.

"Jadi itu yang saya lihat pada akhirnya politik akomodatif itu membuat Golkar punya warna yang tidak jelas, atau kita lihat boleh dibilang abu-abu, bukan Golkar bersih," kata Donal di Jakarta, Senin (19/3/2018).

Hal itulah yang membuat Golkar hari ini tak dilirik oleh publik.

"Saya melihat struktur partai maupun orang-orang yang diberi tanggung jawab di eksternal partai, seperti posisi pimpinan fraksi, ketua komisi, hingga Wakil Ketua MPR harus orang yang betul mempresentasikan Golkar bersih. Namun, menurut saya itu jauh api dari panggang soal itu," tuturnya.

Bahkan kader-kader yang melawan Setya Novanto itu tak pernah mendapatkan atensi ruang apresiasi di level Airlangga Hartarto.

"Tentu saja hal itu menurut saya sangat ironis," tutur Donal.

Dia menilai, yang diakomodasi itu justru orang-orang yang secara politik mempunyai masalah dan mempunyai catatan, dan kelompok bersih itu justru tidak tampak diakomodasi.

"Itu persoalan yang paling fundamental sehingga membuat Golkar bersih itu hanya menjadi angan-angan belaka," tutup Donal.

Diketahui, Mekeng disebut mendapat kucuran dana dari korupsi e-KTP. Selaku Ketua Badan Anggaran DPR ketika itu, Mekeng disebut menerima uang 1,4 juta dolar AS.

Hal itu terungkap dalam surat dakwaan mantan Direktur Pengelola Informasi Administrasi Kependudukan, Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kemendagri Sugiharto, dan mantan Direktur Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Irman. Uang tersebut diberikan Andi Agustinus alias Andi Narogong kepada Mekeng.

Selain kepada Mekeng, uang juga diberikan untuk dua Wakil Ketua Banggar lainnya, yaitu Mirwan Amir dan Olly Dondokambey masing-masing 1,2 juta dolar AS, serta Tamsil Lindrung sebesar 700.000 dolar AS.

Namun, politisi Golkar itu juga sudah membantah hal ini dan merasa nama baiknya tercemar karena disebut-sebut menerima uang dari proyek e-KTP tersebut.