KRICOM - Gubernur-Wakil Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan dan Sandiaga Uno diminta tak perlu mengomentari konser Djakarta Warehouse Project (DWP) yang bakal digelar akhir pekan ini.
Pasalnya, festival musik tahunan ini sudah menjadi tugas dan tanggung jawab Dinas Pariwisata. Sehingga, Anies-Sandi tidak perlu repot memikirkan acara tersebut.
"Saya rasa ketinggian deh kalau kepala daerah sampai mengomentari hal semac ini. Karena memang banyak urusan yang jauh lebih penting," kata Ketua Forum Warga Kota Jakarta (FAKTA) Azas Tigor Nainggolan kepada Kricom di Jakarta, Jumat (15/12/2017).
Selama konser DWP digelar, hanya Anies-Sandi saja yang mau mengomentari kegiatan tersebut. Sebab Gubernur sebelumnya tak pernah berbicara soal acara ini.
"Fokus saja pada program pemerintah. Jangan terbawa polemik yang tak perlu," tutur dia.
Azas menyarankan agar Anies-Sandi tak melarang acara semacam ini, namun harus dikelola dengan aturan yang baik supaya bisa menghasilkan keuntungan bagi warga Jakarta.
Festival musik DWP tahun ini memang menuai penolakan dari beberapa organisasi masyarakat.
Bang Japar, Front Pembela Islam (FPI) Kemayoran, bersama sejumlah ormas, elemen masyarakat, dan Aliansi Masyarakat Kemayoran bersatu menolak penyelenggaraan DWP. Alasannya, gelaran musik tahunan itu dianggap sarat kebudayaan barat dan dapat merusak moral bangsa.
Anies menginstruksikan Dinas Pariwisata untuk menurunkan tim yang memantau DWP. Dia juga akan meminta pihak kepolisian membantu mengamankan DWP sekaligus mengawasi agar tidak ada aturan yang dilanggar dalam kegiatan itu.
Sandi menyebut Pemprov DKI Jakarta terus berkoordinasi dengan penyelenggara dan aparat kepolisian. Dia ingin DWP 2017 berjalan tertib dan tetap mematuhi aturan yang berlaku, termasuk soal konsumsi minuman keras dan beralkohol.
Selain pengawasan, Sandiaga meminta penyelenggaraan DWP 2017 tidak mengganggu waktu salat subuh. Dia meminta acara itu dihentikan sejenak saat adzan berkumandang.
