KRICOM - Partai politik asal Jerman, Fur Die Freihet (FDF) atau Partai Kebebasan Demokrasi mengunjungi kantor DPP Partai Kebangkitan Bangsa (PKB). Mereka mengaku tujuannya itu ingin mempelajari pluralisme dan toleransi di Indonesia.
Salah satu delegasi FDF, Jurgen Molok menyatakan bahwa keinginan untuk mempelajari toleransi di Indonesia timbul karena permasalahan yang ada di negaranya.
Sekedar informasi, dalam beberapa tahun terakhir, negara-negara di Eropa termasuk Jerman telah dibanjiri oleh jutaan pengungsi asal Timur Tengah.
"Pemerintah kami kurang paham bagaimana caranya mengatasi persoalan pengungsi Timur Tengah. Beda dengan Indonesia, pemerintah termasuk partai politiknya mampur bersinergi dengan baik," kata Morlok di DPP PKB, Cikini, Jakarta Pusat, Selasa (31/10/2017).
Morlok mengatakan, keinginan untuk mempelajari pluralisme dan toleransi itu semakin menguat dengan masuknya partai tersebut ke parlemen Jerman pada Pemilu Jerman pada September lalu.
Menurut Molok, sikap toleransi masyarakat Indonesia masih lebih baik dibandingkan dengan Jerman. Dia menilai, PKB merupakan salah satu partai yang dapat memenuhi kebutuhan FDF untuk mempelajari pluralisme dan toleransi.
Sebab, dia menilai partai besutan Muhaimin Iskandar itu merupakan partai yang telah berupaya mempertahankan rasa toleransi di tengah beragamnya masyarakat Indonesia.
"Maka dari itu saya belajar ke sini. Ingin lebih tahu detail bagaimana PKB menjalankan program atau visi-misinya," ucapnya.
Terkait kerjasamanya dengan PKB, Morlok mengatakan bahwa sejatinya sudah dimulai sejak tahun 90-an. Tepatnya di era Matori Abdul Jalil. Kerjasama meliputi peningkatan kompetensi SDM kader maupun kepartaian.
Sementara itu, Sekjen PKB, Abdul Kadir Karding mengatakan sinergi antara partainya dengan FPD telah dilakukan melalui organisasi milik FPD yang bernama Friedrich Naumann Stiftung (FNS).
Dijelaskan Karding, sinergitas itu seperti pelatihan kaderisasi, manajemen, kesekretariatan hingga pengiriman kader ke luar negeri.
"Ke berbagai negara. Kami rutin mendapat undangan dari FNS untuk pengiriman kader. Penguatan kompetensinya beragam, mulai dari isu perubahan iklim sampai korupsi," kata Karding.
