KRICOM - Kinerja Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan-Sandiaga Uno selama 100 hari terakhir dikritik berbagai pihak. Sebab kedua pemimpin baru ini banyak membuat kebijakan yang bikin publik gagal paham.
Pengamat Kebijakan Publik, Agus Pambagio menyebut salah satu program Anies-Sandi yang paling aneh ialah rumah DP RP 0 lantaran dasar hukumnya tidak jelas.
''Jadi kalau mau melakukan program itu jadi dilihat dulu payung hukumnya itu ada atau enggak kemudian ketika payung hukum ada baru ditentukan programnya," kata Agus di Jakarta, Sabtu (27/1/2018).
Bagi Agus, rumah DP 0 rupiah hanya program pencitraan Anies-Sandi untuk mewujudkan janji manisnya semasa kampanye. Tujuannya pun agar mereka tidak ditagih-tagih lagi oleh masyarakat.
''Jadi ini lebih dari pencitraan untuk politik bukan untuk program yang memang mensejahterakan masyarakat Jakarta," tambah dia.
"Salah satunya itu kasus DP 0 rupiah. itu bermasalah. Karena kan kebijakan itu dasar hukumnya tidak ada. tapi sudah dikenalkan. Masyarakat sudah banyak nanya," katanya.
Agus meyakini, jika terus-terusan begini, yang ada hanyalah membuat kekecewaan di masyarakat.
"Pasti kecewa karena itu enggak akan jalan. Nanti kalau ada apa-apa, ada yang nuntut. Saya sih mengingatkan tapi kan banyak yang 'mana janjinya nih, ah bohong lo', kan gitu," tutur Agus.
Sebaiknya, Anies-Sandi memikirkan matang-matang program DP 0 rupiah. Karena kalau dasar hukumnya tidak jelas seperti ini, pembangunan rumah di Klapa Village, Jakarta Timur ujung-ujungnya akan bermasalah.
''Kalau dibalik ujung-ujungnya masyarakat enggak terlayani dengan baik kalau pun beli jadi masalah. Ini rumah dp 0 rupiah ini, kalau jadi, rakyat sudah naruh uang, sudah beli, tapi aturannya enggak ada, terus BI bilang enggak bisa, itu barang gimana? Kan jadi buat sengsara;" tutup Agus.
