KRICOM - Proyek program rumah DP 0 rupiah diduga bisa menjadi lahan basah korupsi bagi pengembang dan oknum Pemprov DKI Jakarta.
Hal ini diungkapkan Pengamat Kebijakan Publik Trubus Rahadiansyah. Menurutnya, proyek ini dibangun dengan menggunakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD),
"Ini kan ada 21pengembang yang menyatakan mendukung. Itu kan sebenarnya lari ke mana, celah bisnis kan? Insentifnya apa? Mana ada orang bisnis cari rugi? Pasti dapat keuntungan. Kan ada celah korupsi," kata Trubus kepada Kricom di Jakarta, Selasa (23/1/2018).
Dengan begitu, lanjut Truburs, oknum-oknum penyelengara negara di Pemprov DKI disinyalir akan kongkalikong dengan pihak swasta.
''Apalagi payung hukumnya kan gak ada," imbuhnya.
Selanjutnya, lembaga yang akan menangani yakni Badan Layanan Umum Daerah juga belum dibentuk.
"Masyarakat mau pesan ke mana juga enggak bisa? Apalagi dekat lokasi itu ada proyek Rusunawa yang mangkrak itu. Nanti pertanggungjawaban uang dan segala macamnya gimana?" tutur pengamat dari Universitas Trisakti ini.
Trubus sendiri menyarankan agar masyarakat mengawasi betul pembangunan proyek-proyek ini.
''Bisa saja (melaporkan ke KPK) untuk melakukan pengawasan eksternal, karena ini kan Anggaran APBD," sarannya.
Trubus yakin pangsa pasar dari proyek ini cukup tinggi karena 10 persen penduduk di DKI belum punya rumah.
"Kan ini sudah ada Rusunawa dan Rusunami kalau dilanjutkan peminatnya banyak. Persoalannya masyarakat rendah pemahaman konteks hukum dan aturan enggak ngerti. Dikhawatirkan saja mereka bisa dibohongi, apalagi yang mengerjakan swasta," paparnya.
"Bisa saja nanti perizinannya untuk rumah DP 0 rupiah, tapi sama swasta dirubah untuk apartemen mewah. Jelas masyarakat yang bakal menjadi korban," tutupnya.
Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan telah melakukan groundbreaking atau peletakan batu pertama pembangunan rumah DP (down payment) 0 rupiah. Groundbreaking dilakukan di Jalan H Naman, Pondok Kelapa, Duren Sawit, Jakarta Timur. Kawasan ini terletak di samping Tempat Pemakaman Umum (TPU) Pondok Kelapa.
Acara ini menjadi pertanda dimulainya program yang telah menjadi janji Anies dan wakilnya, Sandiaga Uno, sejak masa kampanye Pilkada 2017 lalu.
Pada tahap awal akan dibangun 703 unit hunian yang terdiri dari 513 unit tipe 36 dan 190 unit tipe 21. Harga per unit untuk yang tipe 36 adalah Rp 320 juta dan tipe 21 harganya Rp 185 juta.