KRICOM - Pengamat politik Ray Rangkuti menilai Fraksi PDIP di DPRD DKI masih menahan diri untuk melakukan hak interpelasi terhadap Gubernur Anies Baswedan.
Ray menduga PDIP belum akan gencar melakukan sosialisasinya, tapi mereka tahan sebagai investasi politik.
"Enggak akan dilanjutkan (interpelasi) dengan sangat serius yang sekarang ini karena enggak ada sesuatu yang luar biasa," kata Ray di Jakarta, Sabtu (27/1/2018).
Ray menilai, hak untuk melakukan interpelasi atau hak menyampaikan keberatan ini disimpan dahulu oleh PDIP dan partai lainnya.
"Tapi jangan diabaikan juga oleh Anies-Sandi, mungkin kalau nanti terjadi sesuatu yang lebih besar yang dilakukan oleh Anies-Sandi yang melanggar ketentuan, maka interpelasi ini akan jalan. Bisa tiga bulan lagi, satu tahun lagi, dan seterusnya. Tapi sekarang belum. Jadi nunggu momentumnya," paparnya.
Namun, Ray tak menutup kemungkinan bisa terjadi gerakan untuk melengserkan Anies-Sandi jika kinerja mereka memburuk.
"Sangat memungkinkan kalau soal itu. Karena kan tujuh berbanding tiga. Selebihnya kan bukan pendukung Anies," ucapnya.
"Bahkan ada sekitar empat fraksi pendukung Ahok (Basuki Tjahaja Purnama). Makanya saya mengatakan ini enggak akan dilakukan oleh mereka. Tapi sebagai investasi politik akan terus mereka kembangkan sambil menunggu kesalahan krusial yang dilakukan Anies-Sandi. Nanti akan mereka lakukan interpelasi yang diteruskan dengan angket," tutupnya.
Fraksi PDIP di DPRD DKI mengajak partai-partai lain untuk mengajukan hak interpelasi terhadap Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan-Sandiaga Uno. Hal ini diajukan karena PDIP menganggap kebijakan yang diambil Anies-Sandi melanggar aturan selama 100 hari bekerja.