KRICOM - Masa kerja Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan-Sandiaga Uno sudah masuk 100 hari. Namun apa yang mereka kerjakan tiga bulan terakhir ini nampaknya belum memuaskan hati rakyat Ibu Kota.
Siti Masitoh, warga Tomang, Jakarta Barat merasa belum merasakan secara langsung kebijakan yang dibuat Anies-Sandi. Sebaliknya, dia malah merasa kalau dua pemimpin baru itu acapkali melanggar aturan.
"Saya menilai, seratus hari kerja Anies dan Sandi belum dirasakan. Bahkan, aturan ditabrak terus, misalnya becak yang sudah lama dihapus malah dimunculkan kembali," kata Siti saat berbincang dengan Kricom.id, Kamis (25/1/2018).
Menurutnya, becak sangat tidak cocok ditempatkan di Ibu Kota lantaran Jakarta merupakan wajah Indonesia. Bagi Siti, becak lebih pantas berada di daerah pariwisata seperti Yogyakarta.
"Jakarta ini kan kota. Masa ada becak? Maaf ya, itu kan kampungan, kenapa harus dioperasionalkan lagi?," sindir Ibu berusia 34 tahun ini.
Selain itu, Siti juga mempersoalkan rumah DP Rp 0 di kawasan Pondok Kelapa, Jakarta Timur. Dia ingat betul kalau semasa kampanye, Anies akan membangun rumah tapak untuk rakyat kecil.
Namun kini, Anies membangun rumah susun yang harganya terbilang fantastis yakni Rp 185 juta untuk tipe 21 dan Rp 320 juta untuk tipe 36. Mereka yang boleh membeli hunian tersebut harus memiliki gaji di bawah Rp 7 juta.
"Ini kan rumah DP 0 rupiah bagaimana? Kalau kaya suami saya yang penghasilanya Rp 3,7 juta, per bulan katakanlah cicilannya Rp 2 juta lalu bagaimana untuk keperluan lainnya," ujar Siti keheranan.
Siti juga mempersoalkan penggunaan Kartu Jakarta Pintar (KJP) yang kini banyak disalahgunakan pemiliknya. Kala itu, dia pernah melihat ada seorang ibu-ibu membeli baju baru untuk orang dewasa, padahal pakaian yang dikenakan anaknya terlihat jelek.
"KJP itu harus dikontrol penggunanya. Kalau zamannya Gubernur Ahok pernah ada uang KJP dipakai beli HP oleh orangtuanya, lalu diatur tidak boleh diberikan barang. Kemarin saya lihat, ada ibu yang membeli baju baru tetapi pakaian anaknya malak jelek-jelek," tambah Siti.
Terakhir, Siti mempersoalkan sikap Anies-Sandi yang tidak tegas menata Pasar Tanah Abang. Pasalnya, mereka malah membuka Jalan Jatibaru Raya agar pedagang kaki lima (PKL) bisa berjualan di sana.
Padahal di masa gubernur sebelumnya, para PKL tidak boleh berdagang di sana lantaran menganggu lalu lintas. Makanya, Ahok membangun kawasan Blok G untuk lapak pedagang jualan.
"Sepertinya Anies-Sandi malah menabrak aturan, karena memperbolehkan pedagang berjualan di jalan. Itukan tidak boleh dong, kayanya mereka tidak berani bertindak tegas deh. Buktinya banyak pedagang jualan di trotoar, padahal satpol pp sering gelar razia," pungkasnya.
