KRICOM - Penunjukkan Kepala Divisi Propam Mabes Polri, Irjen Martuani Sormin sebagai Pelaksana Tugas (Plt) Gubernur Sumatera Utara diduga karena ulah Djarot Saiful Hidayat.
Menurut Pengamat Sosial dan Politik, Natalius Pigai, Martuani ditunjuk karena Djarot maju sebagai calon Gubernur Sumut.
''Kehadiran Djarot membuat masyarakat Sumatera Utara ini agak tersinggung. Iya (bisa panas) terutama orang Medan. Pendukung PDIP dan pendukung pemerintahan sekarang luar biasa. Apalagi Medan tipikalnya keras," kata Natalius kepada Kricom di Jakarta, Jumat (26/1/2018).
Natalius menambahkan, kehadiran kontestan lainnya seperti Letjen Edy Rachmayadi juga mempengaruhi gejolak Pilkada Sumut. Pasalnya mantan Pangkostrad ini memiliki kekuatan yang sangat kuat.
"Bagaimanapun tentara itu kan mengenal jiwa korsa kan? Dengan massa yang besar dan beliau mengklaim sebagai sosok asli sana dengan dukungan yang kuat," imbuh mantan Komisioner Komnas HAM ini.
Nah, untuk menjaga netralitas dan melihat secara obyektif agar Pilkada Sumut kondusif, penunjukkan Kepala Daerah sementara dari TNI/Polri merupakan hal yang tepat.
"Jadi biar di Sumatera Utara itu kondusif. Itu luar biasa dan tak melanggar aturan apapun," tegasnya.
Natalius juga berpendapat, penunjukkan aparat TNI / Polri sebagai Kepala Daerah setempat juga tak masalah. Pasalnya, pejabat pemerintahan setempat sudah berhenti masa jabatannya.
"Siapapun yang termasuk ASN (Aparatur Sipil Negara) baik itu PNS, TNI /Polri yang punya syarat untuk dipilih sebagai kepala daerah. Diperbolehkan untuk ditunjuk sebagai pejabat sementara. Selain itu mereka juga digaji negara untuk menjadi eksekutif negara," tuturnya.
"Hal itu tertuang juga melalui Peraturan Mendagri tentang pengangkatan dan pemberhentian kepala negara. Baik melalui UU ASN dan Permendagri soal pejabat Kepala Pemerintahan," pungkasnya.
Seperti diketahui, Kadiv Propam Irjen Martuani Sormin ditunjuk sebagai plt Kepala Daerah Sumatera Utara. Pasalnya, Gubernur Tengku Erry Nurandi akan berhenti pada 17 Juni mendatang.
