KRICOM - Dua pejabat tinggi (pati) Polri diajukan sebagai Pelaksana Tugas (Plt) Gubernur. Mereka adalah Asisten Operasi (Assops) Kapolri, Irjen Mochamad Iriawan sebagai Plt Gubernur Jawa Barat dan Kepala Divisi Propam Mabes Polri, Irjen Martuani Sormin sebagai Plt Gubernur Sumatera Utara.

Pakar Hukum Tata Negara Margarito Kamis menduga jika penunjukkan dua Pati Polri karena dua daerah itu rawan terjadinya gesekan. Tak hanya itu, menurutnya, dipilihnya Iriawan dan Martuani mengindikasikan ketidakpercayaan Presiden Joko Widodo terhadap aparat penegak hukum setempat, dalam hal ini Kapolda dan Pangdam.

"Kalau itu yang jadi pertimbangan ya, kan ada Pangdam dan Kapolda. Soal pertimbangan terserah Presiden 'Anda percaya sama pertimbangan atau anda enggak percaya sama Kapolda dan Pangdam' sehingga tak percaya Kapolda Jawa Barat dan Pangdam Siliwangi," ujar Margarito saat dihubungi KRICOM, Sabtu (27/1/2018).

Margarito mendesak agar Jokowi segera menentukan dan memberikan alasan jika pada akhirnya menyetujui dipilihnya unsur Polri sebagai pelaksana kepala daerah.

"Kenapa tidak militer? Kenapa tidak mereka yang dari sipil? Presiden yang menetukan," imbuhnya.

Margarito hanya berharap agar Jokowi menggunakan pikiran yang jernih sebelum menyetujui Kepress itu.

"Saya kira Pak Kapolri dan Mendagri punya pertimbangan tertentu, tapi kalau presiden menghendaki bisa apa? Karena itu presiden yang harus menjelaskan kepada kita ," tutupnya.