KRICOM - Partai Keadilan Sejahtera (PKS) menantang Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk mengusut keterlibatan Politikus PDI Perjuangan Puan Maharani dan Pramono Anung dalam kasus korupsi e-KTP.
Ketua Departemen Politik DPP PKS Pipin Sopian meminta PDI Perjuangan untuk ikhlas apabila dua kadernya digarap KPK. Lagipula hal ini untuk mendorong pemberantasan korupsi di Indonesia.
"Publik menantikan kinerja KPK, kalo tidak benar kenapa PDIP harus baper ? Rakyat dan kami di PKS selalu mendukung KPK," kata Pipin dalam diskusi bertajuk 'Nyanyi Ngeri Setnov' di kawasan Cikini, Jakarta Pusat, Sabtu (24/3/2018).
Dia meminta KPK untuk melaksanakan tugas dan kewajibannya meski nantinya ada tekanan dari elite politik. Apalagi Indonesia sedang memasuki tahun politik yang sarat akan hal-hal berbau politis dalam berbagai kasus.
"Ini bukan masalah berani atau tidak tapi masalah kewajiban. Petugas KPK telah bersumpah atas Nama Tuhan, atas Nama Allah. Jangan sampai karena ini tahun politik, jangan sampai elit politik minta KPK untuk istirahat tidur sebentar," sambung Pipin.
Pipin bahkan memberi contoh soal pernyataan Wiranto yang meminta agar proses penyelidikan terhadap Calon Kepala Daerah yang terlibat korupsi ditunda.
"Seperti keterangan wiranto saat minta jangan ada pengusutan cakada yang tersandung korupsi. Karena di tahun pilpres potensi korupsi itu besar. Tidak mungkin minta KPK istirahat. KPK seharusnya buka mata telinga untuk bekerja," tutup politisi muda ini.
