KRICOM - Ketua Departemen Politik DPP PKS, Pipin Sopian menilai Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) harus segera mendalami keterkaitan Puan Maharani dan Pramono Anung dalam kasus korupsi e-KTP.
Menurut Pipin, hal itu perlu dilakukan karena kedua politikus dari PDIP itu disebut-sebut oleh terdakwa kasus e-KTP, Setya Novanto.
"Saya kira semua nama yang disebut harus dibuktikan oleh KPK walaupun itu partai pendukung pemerintah, koalisi," tutur Pipin dalam acara diskusi di Warung Daun, Cikini, Jakarta Puat, Sabtu (24/3/2018).
Hal ini harus dilakukan agar tidak memunculkan spekulasi bahwa KPK seakan berpihak pada partai-partai pendukung Jokowi. Selain itu, munculnya nama Puan dan Pramono juga menjadi ujian tersendiri Presiden Jokowi.
"Jangan orang menilai KPK berpihak, jangan sampai kepercayaan rakyat terhadap KPK hilang. Dengan munculnya nama Puan dan Pramono ini menjadi ujian bagi pemerintahan jokowi. Apakah akan membuktikan Nawacita? Bahwa akan menindak semua tanpa pandang bulu atau tidak," sambungnya.
Ia mengatakan Jokowi juga perlu membuktikan diri untuk tidak melakukan intervensi terhadap kasus e-KTP, meskipun muncul nama-nama dari partai pendukungnya.
"Kami tidak mau ketika Pak Presiden bilang silahkan diusut tapi di belakang dibentuk tim untuk melobi agar tidak jadi diusut. Jangan sampai ada oknum yang mengatur di belakang KPK,"
Pipin meminta agar KPK tetap bekerja sebagaimana mestinya tanpa tebang pilih.
"Kami ingin KPK tetap ada membasmi korupsi. Perlu dipahami bahwa dalam kasus yang diusut KPK tidak mengenal siapa yg mendukung pemerintahan," tutup Dewan Pertimbangan Institute of Leadership Development Universitas Indonesia ini.
