KRICOM - Keterlibatan sejumlah pengusaha korporasi dalam program OK OCE menuai kritikan. Menurut Pengamat Kebijakan Publik, Trubus Rahadiansyah, adanya korporasi bisa menimbulkan konflik kepentingan. Bahkan dari segi kualitas dinilai tak berpengaruh signifikan.
"Karena mitra kerja ini kan harus dapat keuntungan dari situ. Sebab ini kan (peserta OK OCE) orang bisnis," kata Trubus kepada Kricom di Jakarta, Sabtu (17/2/2018).
Selain itu, sinergi antara Pemprov dengan pengusaha dianggap belum bisa dipertanggungjawabkan.
"Jangan-jangan itu ujung-ujungnya hanya kebohongan publik," tegasnya.
Di sisi lain, ia meminta kepada masyarakat untuk tetap waspada karena tak ada jaminan dan payung hukumnya dari kerjasama itu.
"Misalnya dari pihak A dapat berapa persen, kalau orang bisnis enggak dapat keuntungan ya mana mau. Sama saja dengan rumah DP 0 persen. Kelihatannya itu keuntungan yang diperoleh dari keleluasaan bagi pengusaha mendapatkan pinjaman denga harapan ada kebijakan tersendiri dalam rangka memperluas bisnisnya," katanya.
"Pak Sandiaga Uno itu orang bisnis, dia tau arahnya kesitu," kata pengamat dari Universitas Trisakti ini.
Untuk menghindari adanya penyelewengan, ia pun meminta kepada Pemprov DKI untuk turut serta mengawasi program OK OCE selama dijalankan, terlebih dengan anggaran yang sudah digelontorkan Pemprov dalam bentuk APBD DKI.
"Soal anggaran yang mencapai Rp 82 miliar itu kemana? Itu harus diawasi," tutup Trubus.
