KRICOM - Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi) menilai di era Presiden Joko Widodo, banyak kebijakan pemerintah yang tak berasaskan Hak Asasi Manusia (HAM). Salah satunya adalah soal pengelolaan agraria dan pembangunan proyek reklamasi.

Menurut Koordinator Walhi, Khalisah Khalid, janji Nawacita Jokowi menjamin adanya penegakan hukum yang pro terhadap pelestarian lingkungan hidup.

"Saya melihat, penegakan HAM selama tiga tahun ini masih buram. Utamanya di sektor lingkungan yang akhirnya berujung pada kriminalisasi," ujarnya di Jakarta, Kamis (19/10/2017).

Saat ini, proyek reklamasi di Teluk Jakarta belum memberikan manfaat kepada warga pesisir.

"Apalagi, banyak kepentingan rakyat yang diabaikan. Presiden belum menunjukkan komitmennya soal pelestarian lingkungan hidup," kata Khalisah.

Khalisah menyoroti persoalan konflik agraria yang hingga kini belum tuntas diselesaikan. Bahkan janji-janji Jokowi terkait permasalahan ini pada praktiknya tidak sesuai dengan agenda yang dilakukan selama masa pemerintahannya.

"Banyak proyek-proyek infrastruktur yang bertolak belakang dengan apa yang menjadi cita-cita pemerintahan Jokowi. Watak pembangunan kita tidak berubah, tetap eksploitatif," tutur Khalisah.

Ia menilai, ketimpangan struktur dan pengelolaan sumber daya alam (SDA) masih terlihat nyata. Korporasi masih banyak menguasai dan mengontrol berbagai sektor lahan sehingga justru petani sendiri tidak memiliki lahan.

Dalam sisa waktu pemerintahan yang ada, ia berharap Jokowi-JK dapat mengoreksi paradigma pembangunan yang selama ini dilakukan selama tiga tahun masa pemerintahannya.

"Tidak hanya lagi soal mengejar percepatan pertumbuhan, tapi juga berlandaskan keadilan," tutupnya.