KRICOM - Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan diminta untuk tak takut melawan kebijakan pemerintah pusat yang ngotot meneruskan proyek reklamasi. Mereka bisa menolaknya jika kebijakan itu dirasa bertentangan dengan kehendak rakyat.
"Kalau ternyata kebijakan bermasalah secara hukum dan ditolak mayarakat gimana. Saya pikir itu kewenangan pemerintah daerah untuk tak mengikuti," kata Koalisi Rakyat untuk Keadilan Perikanan, Tigor Hutapea saat berbincang dengan Kricom.id di Jakarta, Selasa (17/10/2017).
Menurut dia, jika pemerintah pusat mau mengambil alih, artinya pemerintah pusat harus mengubah Kepres Nomor 52 tahun 1995.
"Nah, yang mengubah itu kan yang berwenang, Presiden Jokowi. Berarti Presiden Jokowi harus mengeluarkan Perpres baru yang mengatur soal reklamasi teluk Jakarta," tutur Tigor.
"Jadi sekarang, tinggal berani kah Jokowi melakukan itu. Kalau dia melakukan itu, berarti sangat terbuka dia menyetujui reklamasi," tambahnya.
Tigor menduga, saat ini belum ada niat tulus dari Jokowi untuk menghentikan megaproyek yang kabarnya menyengsarakan rakyat banyak itu.
"Saya sendiri memandang ketika Jokowi memberikan hak pengelolaan kepada Pulau D berarti dia sebenarnya sepakat dengan reklamasi. Tapi caranya setuju diam-diam," imbuhnya.
Dia pun meyakini, jika pemerintah menghentikan proyek ini, negara sama sekali tak dirugikan.
"Saya pikir pemerintah tak akan mengalami kerugian kalau jatuh. Yang merasa rugi kan pengembang. Tapi pengembang tak semua menjalankan kan, paling hanya Pulau C, D dan G. Tapi kalau mereka mengalami kerugian, itu risiko bisnis mereka, karena mereka tak menggelar sesuai prosedur," terangnya.
Tigor pun berharap agar ke depannya, Anies-Sandi juga memberdayakan pulau-pulau reklamasi yang sudah jadi untuk kepentingan nelayan.
"Saya menyarankan pulau ini digunakan untuk pusat penelitian, pusat konservasi khususnya manggrove. Sehingga dia justru berkontribusi terhadap nelayan. Karena manggrove itu menjadi tempat ikan bertelur, tempat karang karang hidup. Nelayan juga bisa menambahkan perahunya. Itu yang bisa dilakukan," pungkasnya.
