KRICOM - Reklamasi di Teluk Utara Jakarta diprediksi akan sulit dihentikan. Sebab dengan menggunakan biaya investasi yang tinggi, tentu proyek tersebut tak akan begitu saja dilepas oleh pemerintah.
Pengamat Politik, Pangi Syarwi Chaniago menduga urusan proyek reklamasi bakal panjang. Karena hal itu ada kaitannya dengan Pemilihan Presiden 2019 mendatang.
"Termasuk untuk biaya presiden maju kedepan (Pilpres 2019)," kata Pangi saat dihubungi Kricom.id di Jakarta, Sabtu (21/10/2017).
Pangi menuturkan, reklamasi selama ini dikelola oleh pengusaha-pengusaha kaya yang menghasilkan uang dalam jumlah banyak.
"Penguasa kita butuh uang kampanye dari mana, dari cukong kan. Memang penguasa kita punya duit?," cibirnya.
Biaya pemilu yang sedemikian besar lantas membuat sejumlah calon berlomba-lomba mengumpulkan uang dalam jumlah banyak. Termasuk dengan menggunakan uang di berbagai proyek.
"Makanya harus ada kemauan kuat untuk menghentikan proyek ini, salah satunya dengan dukungan masyarakat yang kuat," tutupnya.
Wakil Gubernur DKI Jakarta Sandiaga Uno menyatakan tetap pada pendiriannya menghentikan proyek reklamasi. Meski begitu, dia tidak ingin upaya yang dilakukan dibenturkan dengan pemerintah pusat yang menginginkan reklamasi dilanjutkan.
"Kami enggak mau diadu-adu. Pemprov harus selaras dengan pemerintah pusat. Kami punya mandat dari rakyat menghentikan reklamasi dan pemerintah juga punya posisi. Mari kita duduk sama-sama dan kita hargai kewenangan masing masing," ucap Sandiaga beberapa waktu lalu.
