KRICOM - Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Fahri Hamzah mengucapkan belasungkawa atas hukuman pancung yang menimpa Tenaga Kerja Indonesia (TKI), Muhammad Zaini Misrin.
Menurut Fahri, insiden terhadap Misrin seharusnya tidak perlu terjadi. Pemerintah pusat khususnya BNP2TKI harusnya mendata setiap pekerja asal Indonesia di luar negeri.
"Saya kira kalau berbicara Saudi Arabia, duta besar kita di sana adalah salah satu duta besar yang baik, tapi harus dibantu pemerintah pusat, khususnya BNP2TKI," kata dia di Gedung DPR, Jakarta, Selasa (20/3/2018).
Fahri juga mengusulkan agar pemerintah membentuk sistem untuk mengontrol pekerja migran. Kontrol itu bisa dilakukan melalui jaringan digital, sosial media, maupun komunikasi privat.
"Bahwa kalau memang pekerja migran kita itu sudah memiliki database, maka dia harusnya punya aplikasi yang membuat kita mudah mengidentifikasi di mana dia berada," ucap dia.
Jika ada kontrol, otomatis negara tahu yang terjadi dengan para TKI, khususnya mereka yang bekerja di daerah-daerah yang dianggap rawan.
"Biar kita bisa melacak. Ini yang saya khawatirkan dan juga kecewa, kenapa ini tiba-tiba, padahal kita bisa melakukan total diplomasi," ucap dia.
"Paling tidak kalau kita melakukan dari awal, kita bisa menanyakan duta besar Arab di sini, kita bisa telepon Ketua Majelis Syuro Saudi, tapi ini sudah terjadikan. Intinya mitigasi saja peristiwa yang dialami pekerja migran kita di luar itu kurang bagus. Seharusnya bisa dilacak lebih awal," tutur dia.
