KRICOM - Kabar hukum pancung yang menjerat seorang Tenaga Kerja Indonesia (TKI), Muhammad Zaini Misrin oleh otoritas hukum Arab Saudi mendapat perhatian serius dari DPR.
Anggota Komisi VIII DPR RI, Khotibul Umam Umaru heran dengan hukuman pancung yang diterima Misrin. Padahal negara Indonesia memiliki mandat konstitusional untuk melindungi seluruh warga negaranya, termasuk para TKI di luar negeri.
"Eksekusi pancung kepada WNI atas nama Zaini Misrin di Arab Saudi tentu merupakan pukulan telak bagi kita sebagai negara atas mandat untuk melindungi warga negaranya," kata dia dalam keterangan resminya, Rabu (21/3/2018).
Menurutnya, eksekusi pancung kepada WNI ini, harus menjadi bahan evaluasi negara dalam hal perlindungan kepada warga negara khususnya yang bekerja di luar negeri.
Apalagi, lanjit dia, Indonesia belum lama ini mengesahkan UU No 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (PPMI). Sayangnya instrumen regulasi yang dimiliki, tak menjadikan pemerintah sigap dalam merespons persoalan TKI di luar negeri.
"Dalam konteks ini, Kementerian Tenaga Kerja dan BNP2TKI bertanggungjawab dalam eksekusi pancung ini," lanjut dia.
Memang ia mendapat informasi, soal kegigihan Dubes Indonesia untuk Arab Saudi sebelum eksekusi terlaksana. Dubes Indonesia untuk Arab Saudi berdiplomasi guna membabaskan Zaini Misrin dari hukuman pancung.
Berkat kegigihan Dubes Indonesia untuk Arab, baru pertama kali dalam sejarah diplomasi, ada peninjauan kembali (PK) dalam kasus yang menimpa Misrin.
"Namun, karena ini bukan lagi ranah pemerintah Arab Saudi, namun telah menjadi hak syar'i ahli waris, eksekusi tetap dilakukan, karena tidak ada pemaafan dari ahli waris. Upaya dubes ini harus kita apresiasi," ungkapnya.
Meski demikian, ujar dia, eksekusi pancung merupakan hilir dari karut-marut persoalan TKI kita di luar negeri. Pemerintah harus melakukan evaluasi total terhadap sistem perlindungan TKI di luar negeri.
"Jika ada indikasi ketelodoran, ketidakcermatan dan ketidakseriusan dalam melindungi TKI khususnya yang menimpa almarhum Zaini Misrin, saya mendorong agar pemerintah mencopot dan mendemosi pejabat yang tidak sungguh-sungguh menyelamatkan nyawa TKI," tutur dia.
