KRICOM - Serikat buruh Jakarta menggelar unjuk rasa di Balai Kota DKI, Selasa (31/10/2017) pagi. Mereka menuntut Pemimpin DKI Anies Baswedan-Sandiaga Uno menepati janji untuk menaikkan Upah Minimum Provinsi DKI lebih dari kota penyangga seperti Bekasi.
Dalam aksi yang dimulai pukul 11.10 WIB ini, serikat buruh yang tergabung dari beberapa pekerja buruh se-Jakarta meminta Pemprov DKI untuk membulatkan UMP Jakarta menjadi Rp 4 juta.
Pada orasinya tersebut serikat buruh ini menyinggung perihal iming-iming janji Anies-Sandi yang membuat kaum buruh dengan sukarela mendukung pasangan nomor urut tiga tersebut. Bahkan, perwakilan buruh sudah mengajukan angka tertentu untuk kesejahteraan buruh ke badan pengupahan Jakarta.
"Keinginan kami sudah kemarin diwakilkan teman-teman di dewan pengupahan. Kita kemarin mengajukan angkanya Rp 3.917.000. Adapun dari pengusaha Apindo masih menginginkan persis dengan PP 78," ujar Muhammad Toha, koordinator lapangan aksi buruh, kepada Kricom di Balai Kota, Jakarta, Selasa (31/10/2017).
Muhammad Toha menyebut kaum buruh sebenarnya mendukung kinerja Pemimpin DKI secara maksimal. Akan tetapi, dengan catatan pasangan Anies-Sandi memenuhi kontrak politiknya.
"Kami mendukung, mendoakan yang terbaik. Sebab, pada pemilihan kemarin mereka menandatangi kontrak politik untuk mensejahterakan DKI dengan UMP kenaikannya di atas PP 78," ujar Toha kepada Kricom, di Balai Kota, Jakarta, Selasa (31/10/2107).
Diketahui, Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 78/2015 tentang Pengupahan diarahkan untuk pencapaian penghasilan yang memenuhi penghidupan yang layak bagi pekerja/buruh. Namun, dalam orasinya para buruh menyampaikan ketidakpuasannya dengan isi dari PP 78 ini. Terlebih, dengan hasil survei UMP yang menurun yang diberitakan Sandiaga Senin lalu.
Sebelumnya, Senin (30/10/2107), Wakil Gubernur DKI, Sandiaga Uno menyampaikan update UMP tahun 2018 yang menurun dari tahun sebelumnya. Namun begitu, Sandi masih belum mau menyebutkan nominal pasti range penurunan UMP Jakarta tersebut.
