KRICOM - Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan memberikan instruksi khusus soal penyelenggaran Djakarta Warehouse Project( DWP) 2017 yang diselenggarakan tanggal 15-16 Desember 2017.
Hal tersebut, ia ungkapkan usai menghadiri acara bersama Bappenas RI dalam Asian Pacific Leaders Forum on Open Goverment di Hotel Borobudur.
Anies mengaku, dirinya telah memerintahkan Dinas Pariwisata dan Kebudayaan DKI Jakarta serta Satpol PP agar penyelenggaran DWP 2017 sesuai aturan.
"Saya instruksikan kepada dinas pariwisata dan kebudayaan untuk mengirimkan aparatnya dan memastikan seluruh peraturan ditaati. Jadi aturan-aturan yang ada ditaati. Kami juga akan minta pihak kepolisian untuk membantu pengamanan dan memastikan bahwa semua aturan-aturan yang ada di republik ini, yang ada di ibu kota ini ditaati," jelas Anies.
"Satpol PP juga akan diinstruksikan. Jadi kami menginginkan agar kegiatan ini tidak melanggar aturan apapun. Karena yang dibutuhkan adalah semua orang tertib mengikuti peraturan," tambahnya.
Sayangnya Anies tidak menjelaskan terkait aturan apa yang dipakai oleh Pemprov DKI Jakarta untuk mengawasi DWP 2017, dirinya malah melempar kata dengan mengatakan semua aturan yang ada.
"Pokoknya semuanya. Karena itu saya minta pada disparbud, mereka punya aparat untuk pengawasan, ngawasin. Kami akan minta kepolisian mengawasin. Juga Satpol PP. Itu aja cukup," ucapnya.
Terakhir, ketika ditanya komitmen pemprov jika terjadi pelanggaran di DWP 2017, Anies mengatakan jika melanggar jangan berharap akan ada DWP 2018 di Jakarta.
"Kami akan ketat. Kalau melanggar, jangan harap bisa lakukan lagi. Ini memang sesuatu yang harus dikerjakan. Jadi kalau ada event, apalagi eventnya internasional kami harus pastikan bahwa semuanya nanti sesuai aturan detailnya," imbuhnya.
Seperti diketahui, DWP 2017 menjadi polemik tersendiri di Jakarta karena muncul penolakan dari ormas serta imbauan dari Wakil Gubernur DKI Jakarta Sandiaga Uno untuk mengedepankan adat ketimuran dan budaya lokal dalam acara tersebut.
