KRICOM - Banyaknya rancangan undang-undang (RUU) yang mangkrak pembahasannya di Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) membuat presiden Joko Widodo gregetan. Menurutnya, jumlah RUU yang dibahas di DPR saat ini sudah terlampau banyak, sehingga dibutuhkan pemangkasan terhadap RUU yang dinilai bukan prioritas.
"Saya sudah ngomong ke DPR, enggak usah setahun buat 40 UU. Satu atau dua cukup, tapi berkualitas. Jangan undang-undang dijadikan proyek," kata Jokowi saat membuka Rembuk Nasional 2017 di JIExpo Kemayoran, Jakarta, Senin (23/10/2017).
Tak hanya ke DPR, Jokowi mengaku telah menginstruksikan kepada kepala daerah untuk tidak 'boros' membuat peraturan daerah. "Saya sampaikan ke gubernur, bupati jangan buat Perda lagi lah. Setahun satu atau dua cukup," kata dia.
Menurut presiden, banyaknya peraturan yang dibuat berpotensi tumpang tindih dan menyebabkan birokrasi yang rumit. Sampai saat ini sudah ada 42.000 peraturan mulai dari UU, Peraturan Presiden (Perpres), Peraturan Pemerintah (PP), hingga Peraturan Gubernur, Bupati, dan Walikota.
Dalam masa pemerintahannya, Jokowi telah 'mencoba' memangkas 3.153 Perda. Meski pada perjalanannya sejumlah perda itu tetap ada lantaran pemerintah kalah judicial review di Mahkamah Konstitusi.
Mengenai jumlah undang-undang seperti yang disebutkan Jokowi, Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah angkat bicara. Menurutnya, apa yang dikatakan Jokowi tidak relevan. Ia membenarkan bahwa setiap RUU harus dibahas di DPR, namun inisiasi pembuatan UU lebih banyak dari pemerintah.
"Itu mungkin dia (Jokowi) yang enggak paham, jadi yang paling banyak mesen UU itu dari eksekutif. Kalau Pak Jokowi mau jangan masukin lagi undang-undang," kata kata dia ditemui wartawan di Gedung DPR, Jakarta Pusat, Selasa (24/10/2017).
Dia mengaku tidak asal bicara atas hal tersebut. Terbukti sebanyak 75 persen prolegnas pembahasan Undang-Undang di DPR, merupakan inisiasi pemerintah.
"Mungkin Pak Jokowi tidak dapat berita bahwa 75 persen prolegnas itu berasal dari eksekutif. Jadi Pak Jokowi paling banyak yang memasukan UU ke DPR," lanjut dia.
Dia enggan menduga jika arah sindiran Jokowi dialamatkan ke anggota DPR. Namun sebagai kepala negara, sudah seharusnya Jokowi mengetahui prolegnas di DPR.
"Coba lihat prolegnas, hampir semua RUU usulan pemerintah. Usulan DPR sedikit sekali. Jadi ini usulan Pak Jokowi nih sebenarnya, yang paling banyak memproyekan UU," tuturnya sembari terkekeh.
