KRICOM - Wakil Direktur The Indonesian Human Right Monitor (Imparsial) Gufron Mabruri meminta pemerintah untuk mengupayakan langkah persuasif untuk mengakhiri penyanderaan 1.300 warga di Kampung Kimbely dan Kampung Banti, Distrik Tembagapura, Kabupaten Mimika, Papua yang dilakukan oleh kelompok kriminal bersenjata.
"Imparsial mendorong pemerintah dalam konteks Papua untuk mendekatkan pendekatan yang bersifat persuasif dalam konteks dan masalah apapun termasuk pada kasus di Timika khususnya dugaan penyanderaan," ucap Gufron dalam media briefing dengan tema "Urgensi Pergantian Panglima TNI" di Kantor Imparsial, Tebet Jakarta Selatan, Minggu (12/11/2017).
Menurut Gufron masyarakat sipil sangat rentan menerima perlakuan represif yang cenderung pada aksi kekerasan sehingga pendekatan persuasif diperlukan bahkan Imparsial juga menghimbau bahwa pendekatan persuasif juga berlaku bagi aktor yang diduga melakukan peyanderaan di dua desa tersebut.
"Kita harus memastikan pengamanan di papua tidak dijalankan secara represif dan masyarakat sipil seringkali rentan menjadi korban tindakan-represif tersebut. Sehingga sangat penting penanganan kasus itu dengan pendekatan persuasif terhadap semua aktor termasuk pada kelompok perlawanan bersenjata di papua itu," ucap Gufron.
Sayangnya Gufron tidak menjelaskan detail pendekatan persuasif yang dimaksud. Mengenai kasus penyanderan 1.300 warga papua perlu diketahui bahwa sejauh ini, Polda Papua telah meningkatkan status di Tembagapura menjadi siaga satu. Ribuan aparat kepolisian dan TNI pun sudah diterjunkan untuk mengamankan serta membebaskan ribuan sandera tersebut.
Bahkan, kepolisian saat ini telah mengetahui pimpinan dari kelompok kriminal bersenjata yang membuat resah ribuan warga Mimika. Diduga, aksi penyanderaan dilakukan atas motif ekonomi.