KRICOM - Presiden Joko Widodo (Jokowi) diminta tak menunjuk Panglima TNI baru dari matra Angkatan Darat (AD). Menurut, Direktur Imparsial Al Araf, Jokowi harus mempertimbangkan pola rotasi secara bergiliran agar memberikan penyegaran di dalam tubuh TNI.
"Rotasi untuk posisi Panglima TNI penting untuk memajukan sektor pertahanan. Setelah Jenderal Gatot Nurmantyo yang berasal dari TNI AD maka setelah itu TNI AU atau AL," kata Al Araf di acara diskusi Setara Institute di Bakoel Koffie, Jalan Cikini Raya, Menteng, Jakarta Pusat, Kamis (23/11/2017).
Senada dengan Al Araf, Ketua Pusat Studi Politik dan Keamanan (PSPK) Universitas Padjadjaran, Muradi menuturkan jika rotasi jabatan untuk menjaga keutuhan di dalam TNI untuk menjaga pertahanan Republik Indonesia.
"Menurut saya yang paling penting konsolidasi antar matra, internal masing-masing matra dan dengan Kementerian Pertahanan," ujar Muradi.
Selain itu, lanjut Muradi, rotasi jabatan Panglima TNI diperlukan untuk mendukung visi dari pemerintah untuk mewujudkan bangsa Indonesia sebagai poros maritim dunia. Yang mana katanya, selama dua tahun belakangan kebijakan TNI belum mengarah pada dukungan terhadap visi poros maritim dunia
"Problemnya dua tahun belakangan belum kelihatan integrasinya. Berdasarkan data saya tidak ada komando gabungan di Natuna. Pembentukan koter (Komando Teritorial) baru di papua misalnya," tutup Muradi.
