KRICOM - Tahun 2018 merupakan tahun politik yang diprediksi bakal cukup menguras energi bangsa ini. Terdapat 171 daerah di Indonesia yang akan memilih Kepala Daerah pada Juni 2018.
Dari seluruh tahapan proses Pilkada, banyak kalangan menduga jika tahun politik ini berpotensi memunculkan isu SARA yang bernuansa hoax dan hate speech melalui sosmed.
Pengamat Komunikasi Politik, Emrus Sihombing menuturkan tujuan politik hoax dan hate speech tersebut bisa saja bertujuan menjatuhkan paslon dan partai pengusung.
"Padahal, politik itu harus mengedepankan moral," ujar Emrus kepada Kricom, Jumat (5/1/2018).
Oleh karena itu, ujar Emrus, kemenangan paslon yang diwarnai dengan penyebaran hoax dan hate speech, selain cacat moral demokrasi juga sangat tidak kesatria bagi pemenang.
"Ibarat dalam pertandingan final sepak bola piala bergengsi, kemenangan diperoleh melalui berbagai upaya seperti gol dari tindakan offside," kritiknya.
Untuk itu, Emrus menilai perlu dibentuk forum antar paslon dan parpol untuk mencegah dan mematikan pembiakan hoax dan hate speech, termsuk mengeksploitasi SARA.
Sebab, bisa saja strategi SARA sengaja dipakai untuk menggiring opini demi mengedalikan follower ideologis.
"Forum antar paslon dan partai dapat digunakan mengklarifikasi info resmi partai atau kandidat. Dalam forum terjadi saling koreksi dan klarifikasi," jelas Emrus.
"Dengan demikian, pembiakan hoax dan hate speech di medsos akan dapat dicegah, atau paling tidak dinetralisir dampak buruknya, sehingga Pilkada 2018 dapat berlangsung dengan adu integritas, kapabilitas, dan program dari peserta kontestasi Pilkada," tandasnya.
