KRICOM - Ketua Dewan Pimpinan Pusat Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Mardani Ali Sera menyindir keputusan Presiden RI, Joko Widodo (Jokowi) perihal rangkap jabatan menteri. Menurutnya, Jokowi tak bisa menjaga komitmennya sendiri.
"Perangkapan jabatan mengkhinati amanah bahwa kepemimpinan itu berat dan fokus," kata dia kepada wartawan di Jakarta, Jumat (19/1/2018).
Mardani sadar, Jokowi memiliki kebijakan untuk tidak memperbolehkan menteri kabinet merangkap jabatan di partai politik. Sayangnya kebijakan tersebut tampak tumpul belakangan ini.
Seharusnya menteri yang rangkap jabatan diminta mundur dari jabatan parpol atau mundur dari kabinet. Terlebih saat ini Indonesia akan masuk ke tahun politik. Mardani khawatir, rangkap jabatan membuat menteri tidak fokus bekerja.
"Apalagi merangkap ketua partai di tahun politik, kemungkinan akan banyak dibebani target-target politik," tandasnya.
Adapun pengamat politik, Ubedilah Badrun menyebut, Jokowi memiliki alasan tepat ketika mempertahankan Airlangga sebagai menteri di kabinetnya. Karena Airlangga memang sosok tepat menjabat Menperin.
"Soal dipertahankannya Airlangga Hartarto dari posisinya sebagai Menperin oleh Jokowi, argumentasinya cukup rasional. Karena dinilai menguasai bidang dan masa kerja efektifnya tinggal setahun lagi," kata dia kepada Kricom di Jakarta, Jumat (19/1/2018).
Tetapi, Ubeidillah heran atas langkah Jokowi mempertahankan Airlangga. Karena mantan Gubernur DKI Jakarta ini memiliki kebijakan, menteri kabinetnya tidak rangkap jabatan.
"Tetapi argumentasi rasional itu harusnya diabaikan demi konsistensi Jokowi sebagai Presiden yang telah berjanji agar tidak ada menteri yang merangkap sebagai ketua umum partai," ujar dia.
