KRICOM - Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan akhirnya angkat bicara menanggapi aksi unjuk rasa menuntut perubahan nilai UMP DKI Jakarta tahun 2018 yang dilakukan oleh para buruh.
Dalam pernyataannya saat ditemui di Balai Kota, Jakarta Pusat, Jumat (10/11/2017), Anies mengaku bahwa dirinya bersama Wakil Gubernur DKI Jakarta Sandiaga Uno, memang telah membuat kontrak politik dengan para buruh.
"Iya, ada. Karena itulah akan kami laksanakan semua," ucap Anies di Balai Kota, Jumat (10/11/2017).
Ketika ditanya anggapan dari kaum buruh bahwa Anies-Sandi ingkar janji, Anies Baswedan membela diri bahwa dirinya sudah menjalankan kontrak tersebut sembari memohon agar diberikan waktu agar kontrak tersebut bisa segera terealisasi.
"Beri kita waktu untuk kita menjalankan. Ada yang harus dikerjakan bulan ini, ada yg harus dikerjakan bulan depan, jadi semuanya perlu waktu untuk pelaksanaan. Karena itu beri kami waktu, nanti akan kami tunaikan," mohon Anies.
Sekedar informasi kontrak politik yang dimaksud adalah Sepuluh Tuntutan Buruh dan Rakyat (Sepultura) yang ditandatangani oleh Anies Baswedan dan Sandiaga Uno saat kampanye Pilkada 2016-2017 yang salah satu poinnya adalah menetapkan UMP di atas Peraturan Pemerintah nomor 78 Tahun 2015
Adapun kondisi di sekitar kawasan Balai Kota tampak sudah sepi, karena para buruh yang sebelumnya menyatakan akan bertahan di gedung Pemerintah Provinsi DKI Jakarta tersebut memilih untuk membubarkan diri pada pukul 20.00 WIB.
