KRICOM - Ditutupnya Hotel Alexis oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta mendapatkan tanggapan dari Pemerintah Kota (Pemkot) Depok. Buktinya baru-baru ini, Pemkot Depok berencana untuk menggelar razia di sejumlah tempat yang terindikasi menjadi persinggahan para terapis plus-plus tersebut.
Wakil Walikota Depok, Pradi Supriatna menyatakan, langkah-langkah untuk mengantisipasi adanya eksodus terapis mantan Hotel Alexsis ini telah mereka persiapkan. Salah satunya dengan cara melakukan kegiatan razia rutin ke sejumlah lokasi yang disinyalir dapat menampung para kupu-kupu malam itu, di antaranya tempat spa, panti pijat, karaoke, dan apartemen.
"Kami akan razia semua tempat itu, karena pasti mereka akan bekerja di tempat itu. Sangat banyak sekali terapis yang keluar dari hotel Alexsis ini. Kami juga sudah koordinasi dengan Kasatpol PP Kota Tangerang Selatan dan Kota Bekasi," ucapnya kepada Kricom saat dikonfirmasi, Kamis (9/11/2017).
Dijelaskan Pradi, antisipasi adanya eksodur terapis hotel tersebut karena posisi Jakarta Utara berdekatan dengan Depok, Bekasi, dan Tangerang Selatan. Apalagi, ketiga wilayah ini sedang dalam perkembangan pertumbuhan pembangunan dan penduduk. Pihaknya telah meminta bantuan ke seluruh lurah dan camat di Depok, agar mewaspadai keberadaan menjamurnya panti pijat tradisional dan pijat refleksi.
"Mereka harus melakukan pengawasan, peran lurah dan camat sangat membantu kami jika ada hal hal yang mencurigakan. Sebab mereka yang menguasai wilayah masing-masing," paparnya.
Adapun razia tersebut akan dilaksanakan mulai pekan depan. Mereka akan menggandeng pihak kepolisian dan TNI untuk meminimalisir adanya gesekan kepada oknum-oknum tertentu yang ikut melindungi para terapis eks Hotel Alexis tersebut. Adapun untuk jadwal razia masih dirahasikan.
"Akan secara dadakan kami lakukan. Kalau mereka tertangkap akan segera kami kirimkan ke panti sosial. Kami hanya ingin mereka berubah dan mendapatkan pembinaan agar diterima kerja di tempat yang lebih baik. Ini soal kemanusiaan dan nasib seorang WNI, jadi semua pihak harus bertanggungjawab penuh," pungkasnya.
