KRICOM - Sosiolog Musni Umar menilai proyek reklamasi di Teluk Jakarta lebih banyak mudaratnya ketimbang manfaat yang diberikan. Karenanya, dia mendesak reklamasi di pesisir Jakarta itu tak perlu dilanjutkan.
"Reklamasi itu lebih banyak mudaratnya daripada manfaatnya bagi bangsa Indonesia, terutama kepada warga DKI Jakarta," ujar Musni saat diskusi di Forum Rembuk Jakarta, Tamansari, Jakarta Barat, Selasa (7/11/2017).
Musni mengatakan, para nelayan yang sehari-hari menggantungkan nasibnya dari hasil laut di Teluk Jakarta harus terkena imbas bila reklamasi ngotot dilanjutkan. Sebab, adanya pulau-pulau buatan berdampak langsung kepada ekosistem bawah laut.
Alhasil, ikan-ikan tak akan ada yang mau mendekat di wilayah itu.
"Bagi para nelayan akan jadi lebih sulit karena akses mencari ikan lebih susah. Jadi sangat jelas reklamasi ini memiskinkan para nelayan," tegas Musni.
Lebih lanjut, Rektor Universitas Ibnu Chaldun ini pun menuding proyek reklamasi hanya akan memperkaya para investor di negara ini. Sebab, hanya kalangan menengah atas yang bisa menikmati proyek ambisius tersebut.
"Reklamasi bukan untuk bangsa Indonesia termasuk warga DKI karena siapa yang mampu membeli rumah yang dibangun di kawasan reklamasi?" tanya Musni.
Tak hanya itu, dia menilai reklamasi juga mengancam kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Sebab, kawasan itu akan jadi kawasan eksklusif yang sulit diawasi oleh aparat
Sengkarut dasar hukum terkait reklamasi, juga menurutnya menjadi salah satu faktor mengapa reklamasi Teluk Jakarta ini harus dihentikan.
"Reklamasi melanggar hukum. Belum ada Perda sudah dilakukan reklamasi. Bahkan, ini juga merusak lingkungan," paparnya.
Musni menambahkan, dugaan adanya praktek korupsi yang terjadi terkait proyek perizinan reklamasi juga harus diusut tuntas.
Hal itu terlihat dari telah dipanggilnya beberapa pihak oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam penyelidikan kasus tersebut baru-baru ini, di antaranya Sekda DKI Jakarta Saefullah dan Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta M. Taufik.
"Reklamasi telah menjadi sarang korupsi," ucapnya.
Alasan terakhir, lanjut Musni, yakni lantaran mayoritas warga Jakarta menolak keras adanya proyek reklamasi di Teluk Jakarta. Karenanya, dia mendesak Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan dan Wakilnya, Sandiaga Uno merealisasiakan janji kampanyenya untuk menghentikan reklamasi
"Oleh karena itu tidak ada alasan untuk meneruskan proyek reklamasi. Mayoritas warga DKI menunggu realisasi janji Gubernur Anies Baswedan yang akan menghentikan reklamasi Teluk Jakarta," tandasnya.
