KRICOM - Dalam beberapa hari ke depan, Partai Golkar diyakini bakal menggelar Musyawarah Nasional Luar Biasa (Munaslub). Nantinya gelaran Munaslub ini beragenda menggantikan Ketua Umum Golkar yang kini dijabat Setya Novanto (Setnov).
Ketua Dewan Pakar Partai Golkar, Agung Laksono berharap, proses Munaslub bisa berlangsung secara terbuka. Selain itu, proses Munaslub jauh dari politik transaksional.
"Kami berharap Musyawarah Nasional jauh dari isu politik transaksional. Money politik supaya bersih," kata dia dalam sambutan membuka acara Kesatuan Organisasi Serbaguna Gotong Royong (Kosgoro) 1957, di Jakarta Barat, Selasa (12/12/2017).
Karenanya, Agung menyarankan, dalam proses Munaslub, Golkar menggandeng Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) agar tidak ada unsur money politik ketika proses Munaslub.
"Kalau perlu kami undang KPK supaya bersih. Karena itu menjadi tugas kita semua. Maka seluruh warga Kosgoro melakukan aksi dengan meningkatkan elektabilitas Partai Golkar yang demokratis, terbuka dan transparan," ucapnya.
Dia tidak mempermasalahkan mekanisme yang ditempuh, ketika Golkar mencari ketua umum pengganti Setya Novanto. Setidaknya ada tiga mekanisme bisa mencari ketua umum baru dalam Munaslub.
"Apapun itu melalui voting, aklamasi atau musyawarah mufakat. Asalkan tidak dimanipulasi dan disetting," ungkapnya.
