KRICOM - Golkar memilih mempertahankan Setya Novanto (Setnov) bercokol di kursi Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI. Setnov baru bisa diminta turun Golkar dari jabatan itu setelah berstatus sebagai terdakwa dalam kasus dugaan korupsi e-KTP.
Sekertaris Fraksi Partai PAN, Yandri Susanto menghormati putusan yang diambil Golkar. Hanya saja, dia meminta Golkar harus memikirkan kelembagaan DPR dari kasus yang menjerat Setnov.
"Kita hormati putusan Golkar dan itu memang hak Golkar. Tapi sebaiknya memang kelembagaan ini, milik semua orang, termasuk fraksi yang lain," kata dia dihubungi wartawan di Jakarta, Rabu (22/11/2017).
Dia meminta Golkar memikirkan imbas dengan mempertahankan Setnov dari kursi Ketua DPR RI. Satu di antaranya kehormatan para anggota.
"Jadi Golkar tolong pikirkan martabat lembaga yang sangat kita hormati ini," ungkap dia.
Memang, lanjut dia, posisi Ketua DPR RI sepenuhnya hak Golkar. Namun, Golkar harus memikirkan secara objektif, karena Setnov menjadi tahanan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
"Betul itu hak Golkar tapi sebaiknya Golkar melihat kondisi yang objektif bahwa hari ini Novanto tidak bisa melakukan apa-apa," imbuhnya.
Dia yakin, Golkar memiliki stok kader yang berlimpah. Banyak kader Golkar yang mumpuni menggantikan Setnov sebagai Ketua DPR RI.
"Saya yakin banyak kader Golkar lain yang hebat-hebat dan yang bisa melanjutkan kepemimpinan Novanto," pungkasnya.
Golkar menelurkan beberapa kesimpulan dalam Rapat Pleno terkait nasib Setnov pasca menjadi tahanan KPK. Satu di antara kesimpulan, Golkar mempertahankan Setnov sebagai Ketua DPR RI hingga muncul putusan praperadilan.
Jika putusan praperadilan diterima, maka Setnov Setnov tetap menjabat Ketua DPR. Sebaliknya, Setnov bakal digeser bila majelis hakim menolak praperadilan yang diajukannya.
