KRICOM - Kinerja pemerintahan Presiden Joko Widodo diprediksi tak akan berjalan maksimal. Pasalnya, masih ada beberapa menterinya yang rangkap jabatan di Partai.

Salah satunya adalah Ketua Umun Partai Golkar Airlangga Hartarto yang kini menjabat sebagai Menteri Perindustrian dan Sekjen Golkar Idrus Marham yang juga Menteri Sosial.

Menurut Pengamat Politik Jerry Sumampouw, keduanya diprediksi tak akan maksimal bekerja karena dipusingkan dengan urusan partai dan pemerintahan.

"Memang membutuhkan waktu, tenaga dan energi. Menyita perhatian setiap orang lah. Semestinya gak boleh dengan rangkap jabatan partai. Itu harus diikuti," kata Jerry kepada Kricom di Jakarta, Sabtu (20/1/2018).

Jeiry melanjutkan, keduanya harus memilih mau kemana mereka akan berlabuh. Apakah untuk kepentingan partai atau pemerintahan.

"Itu harus dipilih ya. Karena sudah pasti akan terganggu pelayanannya pada masyarakat di posisi yang bersangkutan," kata Koordinator Komite Pemilih Indonesia (TePI) ini.

Bahkan, jika terus dipertahankan, negara bisa saja dibawa-bawa untuk kepetingan partai.

''Apakah fasilitas yang diberikan negara atau apa. Karena dia sebagai menteri kan dilayani sebagai pejabat negara. Meskipun dia ke daerah, tapi kan urusan-urusan partai itu juga pelayanan sebagai pejabat negara," kata dia.

Jeiry menilai, saat ini keputusan ada di tangan Jokowi. "Kalau Presiden mengatakan tak boleh, itu hak melekat di tangan Presiden sendiri," tutupnya.

Perombakan kabinet Presiden Joko Widodo dua hari yang lalu bertentangan dengan janjinya sendiri ketika terpilih sebagai kepala pemerintahan pada 2014. Ketika itu Jokowi berjanji akan membentuk pemerintahan yang profesional, bukan bagi-bagi kursi.

Dia juga menegaskan menterinya tak boleh merangkap jabatan sebagai pemimpin partai politik. Semua janji itu kini menguap tanpa bekas.

Pemilihan Sekretaris Jenderal Partai Golkar Idrus Marham menjadi Menteri Sosial, menggantikan Khofifah Indar Parawansa yang maju dalam pemilihan kepala daerah Jawa Timur, misalnya, jelas-jelas berpotensi memicu konflik kepentingan.

Sebagai menteri sekaligus petinggi Partai Beringin, Idrus punya peluang memanfaatkan anggaran dan program Kementerian Sosial untuk meluaskan jejaring partainya.

Terlebih reshuffle Rabu lalu itu tidak mengikutsertakan Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto, yang dipertahankan di kursi Menteri Perindustrian. Itu artinya ada dua pengurus aktif Partai Golkar dalam kabinet Jokowi. Selain tak etis, posisi Idrus dan Airlangga jelas tidak adil buat partai politik lain pendukung Jokowi.