KRICOM - Sederet politikus yang diduga kecipratan duit panas proyek e-KTP perlahan-lahan terungkap. Kali ini, giliran Politikus PDI Perjuangan Puan Maharani dan Pramono Anung disebut menerima bancakan sebesar 500 ribu US dollar.
Politikus PDI Perjuangan, Maruarar Sirait menilai pernyataan terdakwa e-KTP, Setya Novanto tidak bisa dibenarkan. Sebab dia sangat mengenal betul bagaimana integritas Puan dan Pramono.
"Saya pernah satu periode dengan Mas Pram dan Puan, kemudian di DPP PDI Perjuangan juga kami pernah jadi pengurus juga. Yang saya tahu, sepanjang saya bergaul dengan mereka, saya yakini mereka punya integritas yang baik," kata Maruarar di kawasan Senayan, Jakarta, Jumat (23/3/2018).
Dengan begitu, Maruarar yakin betul kalau Pramono dan Puan bukanlah seorang hukum. Dia bahkan mempersilakan kepada KPK untuk mengkroscek dan mengklarfikasi tuduhan mantan Ketua Umum Partai Golkar tersebut.
"Tapi itu keyakinan saya dengan Puan," tegas Ara.
Karenanya, dia mengimbau kepada siapapun agar menghormati proses hukum di lembaga anti rasuah. Sebab, kata Ara, KPK adalah lembaga yang sangat dipercaya oleh publik hari ini.
"Dari berbagai survei itu KPK, Presiden dan TNI itu sangat dipercaya oleh publik. Hukum tidak boleh diintervensi," tukasnya.
Sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Republik Indonesia (Menko PMK) itu siap dikonfontasi dalam kasus mega korupsi Kartu Tanda Penduduk Elektoronik (e-KTP).
