MESKIPUN belum ada survei pasti, mungkin dapat dikatakan sebagian besar pegawai negeri yang dipekerjakan di Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memiliki dua motivasi utama.

Yang pertama, yaitu perbaikan hidup, mengingat gaji pegawai KPK hingga saat ini belum ada yang menyaingi, Kementerian Keuangan mungkin sudah, tapi kalau dihitung dengan asuransi kesehatan, fasilitas kerja, dan lain sebagainya, tentunya harus jujur masih kalah jauh dengan gaji yang didapat dari KPK.

Yang kedua, bagi yang memiliki idealisme besar, tentunya ada keinginan untuk dapat merubah institusi asalnya dengan kewenangan yang dimiliki, itulah fenomena yang dapat dilihat dalam penanganan kasus Simulator SIM, suap BPK, OTT jaksa dan lain lain.

Tapi, mungkin bagi tipe orang kedua, idealisme itu akan berakhir dengan kekecewaan, hal itu terjadi karena dua alasan juga, yaitu institusi asal tidak berubah atau karena melihat KPK yang enggan melakukan intervensi lebih guna membuat institusi target menjadi lebih baik. Hit and fix kalau boleh meminjam istilah yang sering digunakan Kapolri Jenderal Tito.

Sekarang ini justru KPK secara random dan sporadis menyasar lembaga-lembaga lain, seakan ingin menunjukkan bahwa semua lembaga di negara Indonesia adalah lembaga yang brengsek kecuali mereka sendiri.

Padahal yang harus direnungkan adalah, kenapa lembaga KPK bisa sedemikian baiknya, apakah KPK diisi oleh pegawai-pegawai setengah malaikat atau KPK memiliki sistem yang memungkinkan semuanya berjalan hampir sempurna?

Kalau boleh jujur, semua pegawai negeri yang masuk di KPK memiliki cerita, termasuk beberapa orang yang saat ini diagung agungkan bagai dewa sehingga tidak layak bagi siapapun juga untuk memberikan suatu label pada setiap institusi yang telah memberikan kontribusi kepada KPK.

Seharusnya yang harus dipikirkan oleh KPK adalah bagaimana supaya lembaga yang kadung mendapat stigma sebagai lembaga yang korup untuk dapat menduplikasi KPK, mulai dari kesejahteraan, pola rekrutmen, pembinaan pegawai, mekanisme birokrasi antar departemen dan lain lain.

KPK akan sangat berdosa apabila membiarkan lembaga-lembaga negara yang pernah menjadi target penindakan KPK dibiarkan terpuruk, dicaci masyarakat, bahkan lebih sangat berdosa apabila KPK serta LSM Satelitnya ikut serta memberikan stigma buruk pada lembaga negara itu.

Tampak baik dengan cara merendahkan orang lain bukanlah akhlak mulia.

Polisi yang bangga dengan baret birunya, AKBP Bakti Suhendarwan.