KRICOM - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menilai banyaknya kasus korupsi yang diungkap melalui OTT KPK terhadap kepala daerah merupakan bukti tingginya biaya politik di Indonesia.
Pelaksana Harian Kabiro Humas KPK, Yuyuk Andriati mengatakan, pengaderan partai politik berpengaruh pada tingkat korupsi uang yang dilakukan kadernya. Biaya yang tinggi bisa berpotensi menjadikan kadernya berusaha menutupi biaya yang sudah keluar saat kampanye.
"Faktor utama korupsi salah satunya biaya politik yang tinggi. Bisa dilihat dari referensi atas beberapa kajian KPK, termasuk juga kajian tentang perkaderan partai politik itu juga sangat berpengaruh," kata Yuyuk Andriati, di Gedung Merah Putih KPK, Kuningan, Jakarta Selatan, Selasa (6/2/2018).
Yuyuk menegaskan, KPK tidak bertujuan melakukan pembunuhan karakter kepada setiap calon kepala daerah yang terjaring OTT.
Yuyuk menjelaskan, apabila KPK melakukan penangkapan atau OTT pada salah seorang kepala daerah itu hanya berdasarkan pada bukti yang dimiliki KPK.
"Saya kira tidak ada (niat jahat). KPK tidak bermaksud untuk melakukan pembunuhan karakter atau apa pun. Karena KPK tetap berlandaskan pada kejadian, misal kalau ada OTT itu yang menjadi konsen kami untuk melakukan pemanggilan-pemanggilan," tandasnya.
Sebelumnya, pihak kepolisian dan pihak terkait sempat meminta agar KPK berhenti melakukan pemeriksaan selama pemilihan kepala daerah berlangsung.
Hal tersebut lantaran agar tidak terjadi hal yang tidak diinginkan, seperti kampanye hitam yang justru menyeret salah satu nama calon dengan menggunakan KPK dan menurunkan suara saat pemilihan.
