KRICOM - Sebanyak empat kepala daerah yang akan bertarung ke dalam Pilkada Serentak 2018 terjaring Operasi Tangkap Tangan (OTT) Komisi Pemberantsan Korupsi (KPK). Kendati demikian, Menteri Dalam Negeri, Tjahjo Kumolo menepis jika operasi tersebut terkait mahalnya biaya Pilkada.

Ia meminta agar OTT yang menimpa Bupati Subang, Jombang, dan Ngada serta pejabat Lampung Tengah tidak dikaitkan dengan pelaksanaan pesta rakyat itu, melainkan pada mental masing-masing kontestan.

“Kepala daerah, pastinya sudah paham area rawan korupsi. Namun faktanya, masih saja ada yang kena OTT. Artinya, ada yang tidak mau tahu itu,” kata Tjahjo kepada wartawan dilansir Setkab, Kamis (15/2/2018).

Tjahjo menegaskan, langkah pencegahan pun telah dilaksanakan seperti Deputi KPK yang datang ke Kemendagri untuk menyampaikan aspek-aspek pencegahan korupsi. Tidak hanya itu, KPK dan Inspektorat Jenderal Kemendagri juga telah berkeliling ke daerah.

"Tapi masih banyak saja yang kena OTT seperti Banten dan Sumut," imbuhnya.

Padahal, lanjutnya, ia telah berulang kali mengingatkan, agar semua kepala daerah hati-hati. Bahkan, presiden juga sudah mengumpulkan para pemimpin di daerah, untuk hati-hati dalam mengelola keuangan negara.

“Dikumpulkan oleh Bapak Presiden, eh masih ada saja. Saya sebagai saudara, sebagai mitra kerja, saya terpukul juga. Banyak orang melihatnya ke saya. Waktu di Boyolali, gimana Pak tanggung jawab Bapak? Masa enggak bisa mencegah. Ya, itu mengingatkan’. Ya saya terima,” kata Tjahjo.

“Sudah diceramahi hati-hati. Pengarahan di depan seluruh gubernur, bupati, wali kota. Terakhir eh jam empat sore selesai, jam enam sore ketangkep. Ya gimana, enggak bisa disalahkan tapi setidaknya ini menurut saya harus hati-hati. Jual beli jabatan, masalah tender, hati-hati,” tambahnya.